Kejari Karo Serahkan Hasil Tagihan Rp 1,1 Miliar

  • Bagikan

TANAH KARO (Waspada): Kejaksaan Negeri Karo menyerahkan uang kes sejumlah Rp 1.107.032.573 kepada Pemda Karo dari hasil tagihan atas kelebihan pembayaran tunjangan khusus terhadap 18 pejabat lingkungan Pemkab Karo, Rabu (26/8) di aula Kejari Karo.

Penagihan atas kelebihan pembayaran tunjangan khusus tersebut oleh Kejari Karo berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari Bupati Karo Terkelin Brahmana SH.
Informasi yang dihimpun Waspada di Kejari Karo, latar belakang pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan khusus tersebut, atas hasil audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPKRI Perwakilan Sumut terhdap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Perbup Karo No. 48 tahun 2018 tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan pengasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
Seluruhnya tunjangan khusus yang harus dikembalikan oleh 45 pejabat dan staff ini sekitar Rp 2.207.667.894 yang ditampung dalam APBD Karo tahun 2019. Tunjangan khusus yang dikembalikan ini terhitung dari bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020 (10) bulan dengan jumlah bervareasi diterima pejabat.
Setelah 18 orang pejabat Pemkab Karo mengembalikan pembayaran lebih tunjangan khusus ini, maka ada sekitar 25 orang lagi pejabat dan staff belum mengembalikan, sebab Bupati dan Wakil Bupati sudah mengembalikan terlebih dahulu.
Sebelum uang kes diserahkan kepada Pemkab Karo yang diwakili Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang melalui berita acara, uang hasil tagihan itu dihitung terlebih dahulu oleh pegawai Bank Sumut dengan mesin hitung.
Selanjutnya, Kajari Karo Denny Achmad SH. MH menyerahkan surat berita acara hasil tagihan untuk disimpan ke Bank Sumut kepada Cory S Sebayang sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang dijadikan asset daerah Pemkab Karo.
Kajari Karo Denny Achmad SH MH mengatakan berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemkab Karo kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Karo yang bertugas untuk menagih kelebihan pembayaran tunjangan khusus kepada pejabat Pemkab Karo sebanyak 43 orang.
“Kami sangat apresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Karo menggandeng Kejari Karo memanfaatkan instrumen Jaksa Pengacara Negara dan berkomitmen dengan serius untuk melakukan pembenahan terkait dengan peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah”, jelasnya.
Wakil Bupati Karo, Cory S Sebayang mengatakan Pemkab Karo patuh dan taat azas atas segala peraturan BPK RI. “Kita taat hukum sesuai peraturan yang ada. Ada kelebihan bayar tentunya harus dikembalikan,”katanya
Sekda Karo, Kamperas Terkelin Purba SH pengembalian kelebihan bayar tunjangan khusus dilatar belakangi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumut.
“Ada 45 orang pejabat Pemkab Karo yang menerima tunjangan khusus berdasarkan Perbup Karo No. 48 tahun 2018 termasuk Bupati Karo, Wakil Bupati Karo, Sekda Karo, Asisten III, Kepala BPKPAD dan sejumlah staff di dinas itu.
Ia mengharapkan kerja sama Pemkab Karo dengan Kejari Karo terus ditingkatkan untuk meningkatkan pengamanan aset daerah di Kabupaten Karo. Sekda juga mengharapkan agar pejabat yang mengembalikan kelebihan bayar tunjangan khusus ini agar koperatif dari segala aturan. (a06)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *