Waspada
Waspada » Kejari Karo Kembali Selamatkan Uang Daerah
Sumut

Kejari Karo Kembali Selamatkan Uang Daerah

Waspada/Ist KAJARI Karo diabadikan saat penyerahan uang ke Bupati Karo yang selanjutnya dikembalikan ke kas daerah Pemkab Karo.

TANAH KARO(Waspada): Kejaksaan Negeri Karo, kembali menyelamatkan uang pemulihan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Pengembalian keuangan daerah ini merupakan tahap kedua dari pengembalian sebelumnya pada bulan lalu.

Penyerahan yang dipimpin langsung Kajari Karo Denny Achmad SH MH ini, disaksikan Bupati Karo, PT Bank Sumut cabang Kabanjahe, Sekda, Kepala BPKAD dan rekan media ini berlangsung di kantor Kejari Karo Jln. Jamin Ginting Kabanjahe, Rabu(23/9).

Keuangan daerah ini, diketahui sebelumnya masuk sebagai pemberian tambahan penghasilan, berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah tahun anggaran 2019.

Pada tahap awal Kejari Karo melakukan penyerahan uang sebesar Rp 1.107.032.574 dari para pegawai yang menerima sebanyak 18 orang.

Kemudian untuk tahap kedua ini, jumlah keuangan yang kembali dikembalikan sebesar Rp 1.100.635.320 yang ditagih dari 25 orang.

Seperti diketahui, dari total uang sebesar Rp 2,2 Miliar sebelumnya diterima oleh 43 orang pegawai Pemkab Karo.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo Denny Achmad, S.H, M.H, dalam keterangan kepada sejumlah wartawan, proses pengembalian ini merupakan bagian dari langkah untuk menyelamatkan aset dan meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dirinya mengatakan, sejumlah uang yang saat ini telah diserahkan kembali ke Pemkab Karo ini sebelumnya ditagih dari sejumlah pegawai Pemkab Karo yang menerima tunjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami dari Kejaksaan dalam meningkatkan PAD dan melindungi aset daerah. Nantinya, kami akan terus bersinergi dengan Pemkab, tentunya ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karo,” ujar Denny, saat ditemui di Aula Kantor Kejari Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe.

Dijelaskanya, sebelum tahapan pengembalian ini, Kejari Karo terlebih dahulu melakukan proses penangihan.

Pada tahapan penangihan ini, dirinya mengatakan dilakukan dengan dasar surat kuasa dari Bupati Karo.

Dan dengan berdasarkan surat kuasa tersebut diteruskan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berada di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan surat kuasa substitusi untuk melakukan penangihan.

Sehingga, dengan kembalinya diserahkan keuangan daerah kepada Pemkab Karo ini maka seluruh uang daerah yang berjumlah sekitar 2,2 miliar rupiah ini, telah selesai dikembalikan.

“Kemarin penangihan berdasarkan surat kuasa khusus, yang pertama itu sudah kita kembalikan sebesar Rp 1.107.032.574. Kemudian untuk tahap kedua ini, jumlah keuangan yang kembali dikembalikan sebesar Rp 1.100.635.320. Dengan dua tahap ini, berarti sudah selesai semua,” ucapnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, langkah ini juga memang sudah sesuai dengan kesepakatan kerjasama MoU antara Pemkab Karo dengan Kejari Karo.

Dirinya mengatakan, proses pengambilan ini juga sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilakukan.

Terkelin mengatakan, nantinya total uang ini akan dimasukkan langsung ke kas daerah.

Dirinya menyebutkan, dengan proses penyelamatan aset daerah ini dirinya berharap nantinya dapat membawa dampak baik dalam perkembangan pembangunan di Kabupaten Karo.

“Kita harapkan nantinya dengan telah masuknya uang ini ke kas daerah, kita bisa membuat pembangunan di Kabupaten Karo,” katanya.

Ketika ditanya perihal pengembangan atau pemanfaatan kas yang akan dilakukan, Terkelin mengatakan nantinya akan dilakukan melalui mekanisme yang ada.

Dirinya menyebutkan, nantinya jika uang ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan maka harus melalui mekanisme penganggaran.

Yang pasti ini merupakan komitmen kita untuk peningkatan PAD, dan harapan kerjasama kita ini bisa terus berlanjut. Dan nantinya, kita harapkan jika memang ada yang tidak sesuai, akan dapat kembali diselamatkan melalui fungsi Datun, jelasnya. (c02/..)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2