Waspada
Waspada » Kejari Diminta Usut Dugaan Korupsi Sewa 200 Ha Aset Simalungun
Sumut

Kejari Diminta Usut Dugaan Korupsi Sewa 200 Ha Aset Simalungun

Lahan 200 hektare milik Pemkab Simalungun di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, yang sedang digarap siap untuk ditanami ubi kayu atau jagung. Kejari Diminta Usut Dugaan Korupsi Sewa 200 Ha Aset Simalungun. Waspada/Hasuna Damanik
Lahan 200 hektare milik Pemkab Simalungun di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, yang sedang digarap siap untuk ditanami ubi kayu atau jagung. Kejari Diminta Usut Dugaan Korupsi Sewa 200 Ha Aset Simalungun. Waspada/Hasuna Damanik

SIMALUNGUN (Waspada): Desakan untuk pengusutan kasus dugaan korupsi hasil sewa menyewa 200 hektare lahan aset milik Pemkab Simalungun di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, terus mengalir.

Setelah beberapa Anggota DPRD Simalungun mengungkapkan harapannya, kini DPP LSM Macan Habonaron pimpinan Jansen Napitu, juga meminta pihak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejari Simalungun untuk proaktif mengusut dugaan korupsi yang disinyalir dilakukan oknum-oknum tertentu dalam hal sewa menyewa 200 hektare lahan milik Pemkab Simalungun di Tapian Dolok sejak 10 tahun terakhir.

“Selama sepuluh tahun terakhir diperkirakan telah merugian puluhan miliar keuangan daerah, karena hasil sewa menyewa tanah milik Pemkab Simalungun itu tidak jelas. Bahkan, khusus tahun 2018 ada temuan sebesar Rp200 juta lebih kontribusinya tidak dibayarkan,” kata Jansen Napitu, kepada Waspada.id, Senin (22/3).

Dia berharap pengusutan dilakukan secara terang benderang tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapa saja yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dan tidak ada tebang pilih.

Lebih lanjut dikatakannya, sesungguhnya lahan itu bukan untuk disewa-sewakan. Tetapi programnya setelah dilepas dari PT. Good Year, sekitar tahun 2004 silam, lahan 200 hektar itu direncanakan untuk lokasi KIS (Kawasan Industri Simalungun) dan kompleks perumahan. Namun arahnya dalam beberapa tahun terakhir semakin tidak jelas, disewa-sewakan bagai lahan milik pribadi.

Pernah juga dikontrakkan kepada pengusaha, tetapi tidak jelas berapa besar kontrak dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya diberikan kepercayaan kepada kelompok tani dengan perjanjian sewa Rp2 juta/hektare/tahun. Namun juga tidak jelas sampai ada temuan BPK sebesar Rp200 juta dan hingga kini belum dibayarkan. Kemudian dalam 2 tahun terakhir, lahan dimaksud diduga jadi ajang korupsi bagi oknum-oknum tertentu yang menarik sewa dari penggarap, tetapi tidak disetorkan ke kas daerah. Informasinya, penggarap membayar antara Rp2 hingga Rp3 juta per hektar per tahun.

Terkait dengan keadaan ini, DPP LSM Macan Habonaron pimpinan Jansen Napitu yang dikenal vokal sebagai pemerhati anggaran dan pembangunan di Simalungun, mengatakan sudah menghimpun data-data dan akan turun langsung ke lapangan.

“Kami menduga ada persekongkolan antara Bupati dan Camat serta sejumlah pejabat Pemkab Simalungun, untuk menjadikan lahan 200 hektare itu jadi ajang bagi-bagi hasil sewa-menyewa,” kata Jansen, sembari mengatakan siap membantu dalam pengusutan dan melaporkannya kepada pihak Kejaksaan.

Sebelumnya dua Anggota DPRD Simalungun, masing-masing Ketua Fraksi NasDem Bernhard Damanik dan Ketua Fraksi Persatuan Amanat Pembangunan, Adianto Pasaribu juga telah menyoroti kasus 200 hektare lahan aset milik Pemkab Simalungun tersebut.

Bernhard mengatakan pihaknya dalam rapat paripurna DPRD Simalungun, telah merekomendasikan agar lahan eks PT. Good Year seluas 200 hektar itu segera ditertibkan. Masalahnya, sudah dua tahun lebih tidak ada kontribusi PAD-nya.

Bahkan politisi dari Partai NasDem ini mensinyalir ada oknum-oknum tertentu yang ‘bermain’ menerima sewa lahan dari penggarap (petani/kelompok tani), namun tidak menyetorkannya ke kas daerah.

“Bagi kami, jika terbukti oknum-oknum pejabat yang bermain itu harus diusut tuntas dan diproses sesuai dengan hukum berlaku. Kemana sewa lahan selama beberapa tahun ini, kenapa kontribusinya nol persen,” kata Bernhard.

Hal senada juga dikemukakan Adianto Pasaribu. Menurut politisi PPP ini, lahan 200 hektar di Tapian Dolok yang berada persis disisi kiri dan kanan jalan P. Siantar – Medan itu tidak pernah kosong. Artinya, selama ini lahan tersebut seluruhnya ditanami ubi dan jagung oleh penggarap atau kelompok tani.

“Prinsipnya, kami mendesak Pemkab Simalungun supaya menertibkan lahan dimaksud. Sedangkan bagi siapa oknum-oknum pejabat atau siapa saja pun orangnya yang menarik sewa dari penggarap, tetapi tidak menyetorkannya ke kas Pemkab, maka kita minta segera diusut untuk diproses secara hukum yang berlaku. Jangan aset Pemkab dijadikan ajang korupsi,” tegas Adianto.(a27)

Berita terkait:

200 Ha Lahan Milik Pemkab Simalungun Diduga Jadi Ajang Korupsi

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2