Waspada
Waspada » Kejari Dairi Peroleh Penghargaan Zona Integritas
Sumut

Kejari Dairi Peroleh Penghargaan Zona Integritas

KAJARI Dairi Syahrul Juaksha Subuki (tengah) bersama para Kasi dan Kasubbagbin di Kantor Kejari Dairi seusai menerima Anugerah Zona Integritas. Kejari Dairi Peroleh Penghargaan Zona Integritas. Waspada/Kartolo Munte
KAJARI Dairi Syahrul Juaksha Subuki (tengah) bersama para Kasi dan Kasubbagbin di Kantor Kejari Dairi seusai menerima Anugerah Zona Integritas. Kejari Dairi Peroleh Penghargaan Zona Integritas. Waspada/Kartolo Munte

SIDIKALANG (Waspada): Pembangunan Zona Intergritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Penghargaan itu diterima Kajari Dairi di ruang rapat Kajari Senin (21/12).

Kepala Kejari Dairi, Syahrul Juaksha Subuki kepada wartawan mengatakan, penilaian dilakukan pimpinan  terhadap seluruh Kejari di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk  Sumatera Utara hanya Kejari Dairi yang mendapat penghargaan Zona Integritas dari Menpan Reformasi Birokrasi.

Disebutkan Syahrul, untuk meraih penghargaan Zona Integritas, ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap Kantor Unit Kerja. Ķejari Dairi melakukan perubahan sistem satuan unit kerja di mana seluruh pegawai internal membuat surat pernyataan untuk bekerja yang terbaik.

Satuan kerja itu dibentuk dengan, baik regristrasi, administrasi dan sarana prasarana pendukung yang menggunakan sistem elektronik dan aplikasi sehingga menimbulkan dampak yang besar terhadap pelayanan masyarakat.

Sistem aplikasi yang digunakan dapat menghemat anggaran, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Sebagai contoh disebutkan, Kajari sebagai kepala unit satuan kerja, jika ada pegawai yang akan dipromosikan maka kepala satuan unit kerja akan melampirkan hasil kinerja sebagai pendorong promosi jabatan.

Kemudian disebutkan Syahrul, penguatan pengawasan oleh kepala satuan unit kerja dengan melengkapi kamera pengintai (CCTV) di setiap ruangan, termasuk penguatan kerja dengan semua berkas perkara terekam secara lengkap.

Kemudian kata Kajari Syahrul, Kajari tidak akan menanda tangani berkas perkara jika tidak dilengkapi termasuk berkas perkara yang di eksekusi. Peningkatan pelayanan publik dengan fasilitas kenderaan sehingga berkas perkara dapat diserahkan di tempat dengan tidak harus datang ke Kantor Kejari Dairi.(a25/B).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2