Kejari Asahan Tangkap Ka KUA Buron KDRT 

  • Bagikan
Terpidana KDRT MA, dibawa ke Kejari Asahan setelah diamankan di Kantor Kementerian Agama Kab Simalungun. Kejari Asahan Tangkap Ka KUA Buron KDRT. Waspada/Bustami Chie Pit
Terpidana KDRT MA, dibawa ke Kejari Asahan setelah diamankan di Kantor Kementerian Agama Kab Simalungun. Kejari Asahan Tangkap Ka KUA Buron KDRT. Waspada/Bustami Chie Pit

KISARAN (Waspada): Kurang lebih tiga tahun berjalan, Kejari Asahan berhasil menangkap buronan terpidana KDRT yang diciduk di Kantor Kementerian Agama Kab Simalungun, Senin (21/6).

Kasi Intel Kejari Asahan JS Malau, ditemui Waspada.id, mengatakan, terpidana MA, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec Dolok Perdamean, Kab Simalungun, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melanggar pasal 49 huruf A, UU RI No 23/2004.

Sebelumnya terpidana sudah menjalani proses peradilan di PN Kisaran pada 2017 dengan tuntutan enam bulan penjara. Namun terpidana melakukan banding di Pengadilan Tinggi Medan, dan divonis hukuman menjadi sembilan bulan penjara. Tidak puas dengan PT dan terpidana melakukan Kasasi di MA, namun kasasi ditolak.

“Selanjutnya pada 2018, terpidana melakukan Peninjauan Kembali (PK) di PN Kisaran, namun berdasarkan syarat terpidana tidak hadir, sehingga secara materi hukum, dan acara hukum pidana PK itu dibatalkan, dan tetapi merujuk dengan putusan PT hukuman sembilan bulan penjara. Kita sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, namun terpidana tidak kooperatif dan malah kabur,” jelas Malau.

Malau menjelaskan, hasil kerja tim Intelijen dan Pidana Umum Kejari Asahan dan Kejari Simalungun, terpidana dipancing untuk datang  ke Kantor Kementerian Agama Kab Simalungun, dan akhirnya diamankan.  “Terpidana sudah kita amankan dan akan menjalani proses hukum yang berlaku,” jelas Malau.

Malau juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama, sehingga terpidana bisa diamankan, dan selain itu, Kejari Asahan juga dengan melakukan pengejaran kepada terpidana lain baik itu kasus korupsi, dan pidana umum.

“Kami sangat membutuhkan informasi masyarakat, karena dengan kerjasama yang baik semua buron Kejari Asahan bisa kita amankan,” jelas Malau. (a19/a20)

Baca juga:

Tidak Bayar THR, Yayasan Diponegoro Digugat Guru Ke DPRD

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.