Waspada
Waspada » Kejaksaan Tapsel Banyak Tangani Kasus Korupsi
Sumut

Kejaksaan Tapsel Banyak Tangani Kasus Korupsi

KAJARI Tapsel ( Tengah) didampingi Ketua IAD, Ny Hj Aminah Ardian Boru Sitompul diabadikan bersama pengurus IAD ( Ikatan Adhiyaksa Dharmakarini) usai memperingati HAB ke 61 dan IAD ke 21 secara prokes dan sederhana.

SIPIROK (Waspada): Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel) saat ini  menangani banyak berbagai perkara berkaitan dengan pidana umum ataupun pidana khusus seperti kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kejari Tapsel juga menangani kasus-kasus besar yang mendapat sorotan publik, apakah kasus besar itu?

Informasi dihimpun waspada.id, ada sejumlah kasus yang saat ini masih didalami Kejari Tapsel itu.

Salah satunya adalah kasus perambahan hutan dan kasus dugaan korupsi berbagai instansi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Demikian diungkapkan  Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Tapsel, Ardian SH MH melalui Kasi Intelijen Samandohar Munthe SH MH kepada waspada di Kantor Kejari Tapsel, Jln Tanah Lapang, Sipirok, Kamis (22/7) usai memperingati HAB (Hari Bhakti Adhiyaksa) ke 61 Tahun dan IAD (Ikatan Adhiyaksa Dharmakarini) ke 21 Tahun secara prokes dan sederhana.

Berikut kasus yang sedang ditangani Kejari Tapsel  pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021antara lain, kasus yang mendapatkan perhatian publik adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi pegelolaan APBDes TA 2019 dan 2020. 

Kejari Tapsel menetapkan tersangka, yaitu DS, Kepala Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, DS juga telah ditahan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Medan Sumatera Utara.

Tersangka DS diduga kuat merugikan negara senilai Rp 873.939.095,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) diduga kegiatan APBDes TA 2019 dan 2020  dilakukan secara fiktif.

“Saat ini ada juga berbagai dinas (skpd) yang sedang tahap pemeriksaan dan memintai keterangan kepada mereka. Masih tahap peyelidikan, kemarin sudah diperiksa yang berangkutan, berhubung yang diperiksa ada yang kenak Covid 19, jadi saat ini kita pending pemeriksaan sementara sebelum semua terbebas dari Covid 19,’’kata Samandohar.

Selain itu kata Samandohar, Surat perintah operasi Intelijen terkait dugaan tindak pidana korupsi ADD (Angaran Dana Desa) TA 2017 oleh Kepala Desa Somanggal Parmonangan Kecamatan Sayurmatinggi Kab Tapsel ditindak lanjuti dengan Pengembalian kerugian keungan negara sebesar Rp 178.162.000,-  (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

“Ada juga kasus dugaan kasus korupsi saat ini akan kita limpahkan kepada Kasi Pidus, kasusnya juga dugaan korupsi yang fiktif,’’kata Kasi Intelijen.

Pembalakan Hutan, Pidana Umum & Datun

Kedua tersangka diduga kuat melakukan perambahan hutan yaitu TR 5 Hektar (Ha) dan AP 10 Ha sedangkan lahan yang baru dibuka oleh AP seluas 1,06 Ha. Lokasi permbahan hutan itu berada di Dusun Laba Lasiak, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kab. Tapsel, Sumatera Utara. 

“Kasus ini mirip seperti di Sumatera Selatan, kasus kedua setelah Sumsel di Sumatera Utara, se- Indonesia,” ujar Ardian.

Lanjut Ardian, penyidikan kasus perambahan hutan ini mulanya dari laporan masyarakat dan kemudian kepolisian melakukan penyidikan pada pertengahan Tahun 2020 lalu. Setelah penyidikan selesai, berkas dikirim ke jaksa untuk dituntut ke pengadilan. 

Lalu, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan melakukan terobosan dengan menyidik dan menuntut sendiri perkara itu oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Tapsel.

Saat ini, Kejari Tapsel tengah merampungkan berkas perkara yang terjadi di Bumi Dalihan Natolu ini.

Kajari Tapsel, Ardian menyebutkan perkara ini sudah bergulir sejak tahun 2020 lalu dan melalui proses penyidikan yang begitu panjang sampai akhirnya berkas lengkap dan para pelaku langsung ditahan di Lapas Sipirok.

“Atensi kita pada tahun ini penyidikan pada pidana umum merupakan yang paling menarik, di mana ada perkara kerusakan hutan yang sedang ditangani, ada juga kasus narkoba didominasi penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu-sabu yang mendominasi juga kasus asusila, serta kasus Datun,” kata Ardian.

Lanjutnya, kasus perambahan hutan ini merupakan yang kedua ditangani oleh korps Adhyaksa (Kejaksaan) di Indonesia dan telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Pada perkara ini, penyidik kejaksaan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk langsung melakukan penyidikan sendiri dan melengkapi berkas perkara, sehingga kasus ini pun menjadi atensi khusus korps Adhiyaksa di Tapsel sekarang ini.

“Kita tidak berhenti pada pelaku dalam perkara ini saja, saat ini Kejari Tapsel  sedang melakukan penyelidikan untuk membidik pelaku lain yang terlibat perambahan hutan. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain perambahan hutan di Dusun Laba Lasiak,” tegas Ardian.

Lanjut Ardian, kasus Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara pada PTPN3 (Persero) Kebun Hapesong Batangtoru: Nilai aset yang diselamatkan Rp 7 Miliar lebih, proses pengembalian Rp 480 juta.

Dalam perkara di kebun milik negara ini penyerobotan lagan HGU (Hak Guna Usaha) oleh penggarap yang tidak berizin seluas 211,07 Hektar.

Kemudian Kasi Intelijen Samandohar Munthe menambahkan, pada perkara perambahan hutan di Angkola Selatan, barang bukti turut diamankan alat berat jenis Eskavator satu unit, mesin pemotong kayu (chainsaw) dan bibit kelapa sawit di dalam polibek.

“Kedua tersangka dijerat Pasal 92 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancaman hukuman 1-10 Tahun pidana penjara dan denda Rp2,5 miliar dan akhir bulan Juli 2021 ini kasus ini akan sidang putusan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan,” ungkap Samandohar.(a38)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2