MADINA (Waspada): Polemik terjadinya kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH) yang baru-baru ini diumumkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menuai banyak protes dari berbagai kalangan hingga mengakibatkan sejumlah calon jamaah haji (Calhaj) terpaksa menunda keberangkatannya. Hal ini pun dikarenakan para Calhaj merasa terbebani dan tidak dapat melunasi sisa kenaikan ONH yang dikeluarkan Kemenag RI.
Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, SH pun buka suara terkait hal ini. Berbicara kepada waspada, Selasa, (14/02), Erwin pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan kenaikan ONH yang diberlakukan oleh Kementerian Agama RI.
Erwin mempertanyakan fungsi dari Badan Pengelola Haji Republik Indonesia karena tidak dapat melindungi hak-hak yang dimiliki para Calhaj yang telah lama menunggu keberangkatan dalam melakukan ibadah ke tanah suci. Ia pun menegaskan sikap penolakannya dengan menunda keberangkatannya bersama keluarga untuk melakukan ibadah haji jika memang persoalan ini belum dapat diselesaiakan oleh Kemenag RI.
“Saya tetap memilih bersama masyarakat yang tidak mampu menunaikan ibadah haji karena adanya kenaikan ONH, buat apa saya berangkat sementara masyarakat saya sendiri masih belum bisa melunasi ONH akibat adanya kenaikan yang diberlakukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Erwin yang juga merupakan ketua partai Gerindra Madina ini mengatakan jika memang kenaikan ONH tersebut tetap dilanjutkan, ia berpendapat jika Negara belum dapat hadir di tengah-tengah keluhan masyarakat dalam hal memberikan jaminan terhadap masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima.
“Apa fungsi Badan Pengelola Haji Indonesia itu, calon jamaah haji sudah setor ONH itu jauh sebelum ada kenaikan ini, kenapa ada keputusan yang secara tiba-tiba diambil oleh Kementerian Agama RI,” tegasnya.
Dalam hal ini, Erwin Efendi Lubis selaku ketua DPRD Madina yang mana sebagai penyambung lidah aspirasi rakyat berharap agar Pemerintah dalam hal ini kemenag RI agar segera mengkaji dan mencari solusi yang berpihak kepada rakyat sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang hendak ingin melakukan ibadah haji.
“Kita berharap semoga pemerintah mengkaji ulang dan berfikir objektif dalam hal menentukan kenaikan ONH ini, semoga hasil keputusan pemerintah nantinya dapat berpihak kepada rakyat sehingga keyakinan kehadiran pemerintah dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia terutama masyarakat Madina,” pungkasnya. (cah)
