Waspada
Waspada » Kapolres Sidimpuan Akui Anggotanya Positif Covid-19, Wali Kota Digugat
Headlines Sumut

Kapolres Sidimpuan Akui Anggotanya Positif Covid-19, Wali Kota Digugat

Kuasa hukum bersama perwakilan PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id ketika memberi keterangan pers usai persidangan. Kapolres Sidimpuan akui anggotanya Positif Covid-19, Wali Kota digugat. Waspada/Mohot Lubis
Kuasa hukum bersama perwakilan PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id ketika memberi keterangan pers usai persidangan. Kapolres Sidimpuan akui anggotanya Positif Covid-19, Wali Kota digugat. Waspada/Mohot Lubis

P.SIDIMPUAN (Waspada): Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini mengakui salah seorang anggotanya berinisial RL positif Covid-19. Namun justru Wali Kota Irsan Efendi Nasution yang digugat perdata ke Pengadilan Negeri.

Selain Wali Kota Sidimpuan, penggugat yang merupakan keluarga dari RL juga menggugat Kadis Kesehatan Sopian Subri, Kadis Kominfo Islahuddin Nasution, PT. Waspada Medan Indonesia dan media online waspada.id.

Hal ini terungkap dalam sidang gugatan perdata beragenda pemeriksaan saksi dari PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id yang digelar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jum’at (4/12).

Majelis Hakim diketuai Hasnul Tambunan, dengan hakim anggota Prihatin Stio Raharjo dan Dwi Sri Mulyati, serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan.

Pada persidangan ini, kuasa hukum tergugat menghadirkan dua orang saksi, Manaon Lubis dan Khairul Arif Nasution. Yakni dua di antara wartawan yang hadir dalam konferensi pers digelar Gugus Tugas PP Covid-19 dan Pemko Sidimpuan pada 16 Juni 2020, yang kemudian dijadikan dasar gugatan.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum dan majelis hakim, saksi Khairul Arif mengatakan, konferensi pers seharusnya digelar pukul 14:00. Namun molor sekira 1 jam, karena menurut informasi tiga narasumber sedang berkoordinasi dengan Kapolres Padangsidimpuan.

Yakni seputar akan digelarnya konferensi pers, karena salah seorang dari tiga pasien positif Covid-19 adalah anggota Polri. Selain itu, Kapolres AKBP Juliani Prihartini juga seorang Wakil Ketua pada Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Padangsidimpuan.

Usai berkoordinasi dengan Kapolres Sidimpuan, selanjutnya Kadis Kesehatan Sopian Subri, Kadis Kominfo Islahuddin dan Sekretaris Gugus Tugas PP Covid-19 Ali Ibrahim Dalimunthe menggelar konferensi pers di aula kantor Wali Kota.

“Mereka bertiga menjadi narasumber dalam konfrensi pers itu. Sedangkan Wali Kota Sidimpuan sejak awal sampai akhir konferensi pers sama sekali tidak pernah hadir di sana,” jelas Khairul Arif.

Kemudian menjawab pertanyaan kuasa hukum, Khairul Arif mengatakan bahwa dalam konferensi pers itu dijelaskan ada tiga warga Sidimpuan yang positif Covid-19. Narasumber hanya menyebut inisial dan bukan nama lengkap. Dia hanya ingat, satu di antaranya berinisial RL dan anggota Polri.

Usai konferensi pers, Khairul Arif mengkonfirmasi Kapolres Sidimpuan lewat telepon WA. Mempertanyakan kebenaran apakah RL anggota Polri, dan dijawab benar. “Ibu Kapolres Sidimpuan membenarkan RL itu anggota Polri dan bertugas di Polres Padangsidimpuan,” kata Kahirul Arif.

Pertanyaan ini diulangi dan kembali dipertegas hakim anggota Dwi Sri Mulyati. Saksi Khairul Arif kembali menjelaskan jawaban yang sama. “Ya ibu Kapolres membenarkan RL anggota Polri,” jelasnya.

Sebelumnya, saksi Manaon Lubis menjelaskan bahwa dia hadir pada konferensi pers tersebut. Ditegaskannya, Wali Kota Sidimpuan sebagai tergugat I dalam gugatan ini sama sekali tidak pernah hadir dalam konferensi pers itu.

Ketika ditanya apakah satu pemberitaan bisa dimuat dengan sumber datanya dari sosial media, Manaon menegaskan boleh. “Jika itu berita kejadian dan menyangkut khalayak ramai, maka boleh dan sah-sah saja,” tegasnya.

Sebagai pendekatannya, Manaon mencontohkan status twitter Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang sering dijadikan sebagai sumber berita oleh berbagai media.

Dalam kesaksiannya, Manaon Lubis yang sudah mengantongi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama dan pemilik serta pimpinan surat kabar dan media online itu menjelaskan, pers bekerja untuk orang banyak dan dilindungi UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.

“Seharusnya, setiap keberatan atas satu pemberitaan media, menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Pers. Yakni hak jawab dan hak koreksi, selanjutnya jika belum puas silahkan laporkan ke Dewan Pers. Jika direkomendasikan pidana atau perdata, barulah dilapor atau digugat,” jelas Manaon.

Majelis hakim kemudian menunda sidang sampai Selasa (8/12) dengan agenda konklusi atau kesimpulan.

Di luar ruang persidangan, kuasa hukum tergugat Romi Iskandar Rambe, Rafidah dan Nuh Reza Syahputra menjawab wartawan mengatakan, menurut fakta sidang dan analisis mereka sampai saat ini gugatan penggugat belum bisa dibuktikan.

Sementara Sukri Falah Harahap dari PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id dimintai keterangannya mengatakan, saat ini kekuatan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers sedang diuji di Kota Padangsidimpuan.

“Kita wartawan bekerja dilindungi undang-undang, dan saya percaya pihak penggugat mengetahui itu. Hari ini kami yang digugat, besok-besok bisa jadi media kawan-kawan yang digugat atau dilaporkan. Mari kita sikapi ini sesuai pendapat dan pemaknaan masing-masing,” jelasnya. (a05/a31/a38/a39)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2