MEDAN (Waspada): Lembaga Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kalibrasi, mendukung Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution perang terhadap korupsi di Sumatera Utara (Sumut).
‘’Ayo Mas Bobby, bersama Bupati, Wali Kota se-Sumut, Kejatisu, Kapoldasu dan jajaran untuk perang terhadap korupsi. Sikat tikus-tikus, periksa seluruh OPD di provinsi dan kabupaten kota yang menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi maupun golongan,’’ cetus Ketua Lembaga Kalibrasi Antony Sinaga, SH, MHum kepada wartawan di Medan, Kamis (27/3).
Disampingi itu Antony Sinaga berharap Gubsu Bobby Nasution dapat melayani rakyat Sumut dengan baik. ‘’Berikan kepastian untuk semua yang menyangkut pelayanan publik transparan, penggunaan anggaran transparan dan bisa di akses masyarakat,’’ ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Antony berharap Gubsu Bobby Nasution bisa menyingkirkan semua staf khusus, tenaga ahli dan ‘panglima talam’ untuk bagi-bagi jabatan yang merugikan keuangan Negara.
Antony merujuk kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) tentang pengangkatan tenaga ahli oleh kepala daerah mengalami perubahan. Mulai tahun 2025, kepala daerah dilarang mengangkat staf khusus dan tenaga ahli.
Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pegawai di daerah yang semakin banyak, terutama di sektor tenaga administrasi, yang memengaruhi efisiensi anggaran daerah yang terbatas. Selain itu, pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli di banyak daerah sering kali hanya untuk kepentingan politik kepala daerah, dan hal ini membebani anggaran daerah yang terbatas.
Antony Sinaga menyebut bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, telah menjelaskan bahwa kepala daerah yang tetap mengangkat staf khusus atau tenaga ahli akan menghadapi sanksi dari pemerintah pusat.
Untuk itu, Antony Sinaga, SH, MHum yang merupakan pakar hukum tata negara dan tokoh masyarakat mendukung sepenuhnya sepak terjang Gubsu Bobby Nasution memimpin langsung pemberantasan korupsi di Sumatera Utara.
‘’Bobby dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di Sumatera Utara harus memberantas praktik-praktik KKN di daerah ini, sebab korupsi di Sumut sudah stadium lima. Untuk itu kita berharap, pejabat yang diangkat nantinya berintegritas dan bermoral. Begitu juga di perusahaan daerah, untuk tidak menggangkat mantan pejabat yang sudah pension karena pada saat menjabatpun mereka tidak ada yang dibuatnya untuk kemajuan Sumatera Utara,’’ tegas Antony.(m15)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
