Waspada
Waspada » Kajari Tobasa Miris, Kasus PPA Tertinggi Di Tobasa
Headlines Sumut

Kajari Tobasa Miris, Kasus PPA Tertinggi Di Tobasa

Kajari Toba Samosir, Dr.Robinson Sitorus,SH,MH. Kajari Tobasa Miris, Kasus PPA Tertinggi Di Tobasa. Waspada/Ramsiana Gultom
Kajari Toba Samosir, Dr.Robinson Sitorus,SH,MH. Kajari Tobasa Miris, Kasus PPA Tertinggi Di Tobasa. Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada) : Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Toba Samosir Dr. Robinson Sitorus, SH, MH merasa prihatin, sepanjang tahun 2020 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan kasus tertinggi di Tobasa. Lebih dari 30 persen kasus Pidana Umum (Pidum) yang ditangani oleh Kejari Tobasa merupakan kasus PPA.

Demikian disampaikan Kajari Tobasa Robinson Sitorus didampingi Kasi Intel Gilbeth Sitindaon saat menggelar silaturahim akhir tahun dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/12).

Dalam penanganan kasus PPA, Robinson mengaku sangat serius dan menegakkan keadilan hukum bagi para korban dengan seadil-adilnya. Dituturkan Robin, baru-baru ini pihaknya menuntut 20 tahun penjara pelaku pencabulan di Kecamatan Lumban Julu yang dilakukan ayah kandung terhadap kedua putrinya yang masih duduk di kelas 2 dan kelas 4 SD selama 4 tahun lamanya.

Sebelumnya, Kejari Tobasa juga menuntut pelaku pencabulan terhadap anak yang berprofesi sebagai Kepala Desa di Kecamatan Laguboti selama 12 tahun penjara dan kasusnya sudah diputus di PN Balige.

“Masih banyak kasus PPA yang masih sedang kita tangani saat ini. Salah satunya paman yang mencabuli keponakan sejak 8 tahun lalu. Saat ini sudah selesai tahap dua dan kasusnya sudah mulai disidangankan,” ujar Robinson.

Selain kasus PPA, selama tahun 2020 Kejari Tobasa juga berhasil mengungkap tiga kasus korupsi di jajaran Pemkab Toba dengan menetapkan 10 orang tersangka. Di mana 2 orang terdakwa korupsi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba yang sudah putus namun masih banding, dua orang lagi tersangka pada tindak pidana korupsi peningkatan jalan di Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Kabupaten Toba yang saat ini sudah tahap persidangan.

“Untuk dugaan tindak pidana korupsi Internasional Kayak Marathon di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba, sudah P21. Mudah mudahan nanti di Januari 2021, akan dilakukan pelimpahan atau tahap 2 karena oleh jaksa peneliti menyebutkan telah lengkap,” papar Robinson.

Dari penanganan kasus korupsi tersebut, Kejari Tobasa telah berhasil mengembalikan uang negara berkisar Rp 1, 2 milyar. Pengembalian uang tersebut dari kasus pembangunan jaringan listrik di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Toba sebesar Rp 500 juta tahun anggaran 2013 dan Rp 760 juta dari tindak pidana korupsi pada program kegiatan penyelesaain konflik-konflik pertanahan dan program penataan penguasaan, pemilik, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Toba tahun anggaran 2014.

Robinson juga mengapresiasi kinerja bidang Perdata dan Tata Urusan Negara (Datun), dimana sepanjang tahun 2020 telah menerima sekitar 70 surat kuasa khusus baik dari Pemkab, Desa, BPN, dan Kartor Pajak, sementara di tahun 2019 hanya menerima 3 saja surat kuasa.

Guna meningkatkan kualitas SDM para Jaksa di jajaran Kejari Tobasa, di tahun 2020 sebanyak 5 orang Jaksa sedang menjalani pendidikan lanjutan Strata 2 (S2).

Secara umum, kata Robinson, Kejaksaan Negeri Toba Samosir selama tahun 2020 tidak hanya terfokus kepada penegakan dan pelayanan hukum semata. Akan tetapi melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memberikan Sembako selama pendemi Covid – 19.

“Selama tahun 2020 ini, selain Tupoksi kita dalam hal pelayanan dan penegakan hukum, kita juga memberikan Sembako kurang lebih 800 paket. Di samping itu, kita juga telah mendatangi beberapa warga yang kurang mampu lainnya,” pungkas Robinson.

Warga Toba Apresiasi Keseriuan Kajari Tobasa Tangani Kasus PPA

Ketua LSM Peduli Lingkungan Hidup dan Pembangunan se-Kawasan Danau Toba, Antoni Marpaung, 46, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Toba Samosir atas keseriusannya dalam penanganan dan pemberantasan kasus PPA dan korupsi di Kabupaten Toba.

“Saya apresiasi Pak Kajari Robinson Sitorus selaku putra Toba yang peduli pembangunan untuk masa depan Toba yang lebih baik dengan cara penanganan dan pemberantasan kasus PPA dan korupsi di Kabupaten Toba,” papar Antoni.

Anak sebagai generasi penerus, kata Antoni selayaknya mendapatkan perlindungan orang yang lebih dewasa dan bukannya menjadi pelaku perusak masa depan anak.

“Semoga dengan tingginya tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum akan memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya. Saya berharap di tahun 2021 nanti tidak ada lagi kasus kekerasan dan pencabulan yang merusakan citra Toba sebagai Kabupaten yang beradat dan berbudaya,” pungkas Antoni. (a36)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2