Waspada
Waspada » Kajari Sergai Musnahkan Barbut Ilegal Fishing
Sumut

Kajari Sergai Musnahkan Barbut Ilegal Fishing

lima kapal nelayan kasus ilegal fishing saat dimusnahkan di dermaga Satpolair Polres Sergai di Desa Tebing Tinggi Kec.Tanjung Beringin, Senin (30/12) Waspada/Ist.
lima kapal nelayan kasus ilegal fishing saat dimusnahkan di dermaga Satpolair Polres Sergai di Desa Tebing Tinggi Kec.Tanjung Beringin, Senin (30/12) Waspada/Ist.

TANJUNGBERINGIN (Waspada): Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab.Serdang Bedagai (Sergai) Paian Tumanggor SH  didampingi Bupati  Sergai, Ir. Soekirman memusnahkan barang bukti (barbut) Ilegal fishing dan tindak pidana umum lainnya, di markas Satuan Polair Polres Sergai, di Desa Tebing Tinggi, Kec.Tanjung Beringin, Senin (30/12)

Adapun barang bukti yang dimusnahkan lima unit kapal nelayan,  lima ekor Belangkas (kepiting Tapak Kuda), daun ganja kering  500 gram, dan narkoba jenis sabu 500 gram.

Kajari Sergai Paian Tumanggor mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incraft) dengan masa penahanan bulan Januari hingga 30 Desember tahun 2019.

Ditambahkan Kajari, dari 118 perkara yang ada didominasi oleh kasus narkoba dengan 78 perkara, tentunya hal ini sangat memprihatinkan.

Diakui Kajari, padahal di dalam negeri tidak ada pabrik narkoba tapi perkara ini terus menerus meningkat, oleh karena itu dirinya berharap perkara ini dapat diputus sehingga perkara ini dapat menurun dengan memutuskan mata rantai kasus itu, jangan ada lagi  kasus tersebut.

Bupati Sergai, H. Soekirman mengatakan, jika menuruti kata hati maka barang bukti berupa kapal nelayan dan lainnya ini, baiknya dibiarkan saja agar tidak menambah beban, namun karena ada Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang harus dipenuhi tentu ini adalah hal yang baik, untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku khususnya ilegal fishing.

Menurut Bupati, adanya konflik antar nelayan ditengarai adanya persoalan antara nelayan modern dan tradisional sehingga terjadi pertikaian di tengah laut.

Namun lanjut Bupati, berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 4 Tahun 2009 masalah urusan laut di bawah kewenangan Provinsi sehingga Kabupaten tidak dapat bertindak lebih jauh terkait persoalan tersebut.

Bupati merasa cukup prihatin atas kasus tersebut, meski tidak dapat bertindak lebih jauh, paling tidak ini menjadi bagian kerjasama antara seluruh stakeholder di Sergai. (c03/C)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2