BINJAI (Waspada) : Pungutan parkir di Kota Binjai semakian hari semakin marak. Bahkan, masyarakat tak tahu mana pungutan yang legal untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan mana pungutan ilegal.
Bagaimana tidak, hampir setiap sudut Kota Rambutan itu khususnya di setiap usaha yang mengundang konsumen banyak, selalu didapati tukang parkir. Tak terkecuali pungutan parkir di mini market dan sarana milik pemerintahan.
Melihat kondisi ini banyak kalangan masyarakat resah. Bahkan, sebuah video pun viral di media sosial yang mengeluhkan dengan pungutan parkir di Kota Binjai. Video itu dibuat oleh seorang wanita yang mengaku warga Kota Binjai dan lama tinggal di Malaysia.
Dari video itu banyak hal yang dikeluhkannya, mulai dari jarak antar petugas parkir satu dengan yang lainnya terlalu dekat, hingga kurangnya perhatian petugas parkir untuk melayani konsumen. “Awak parkir gak ada petugasnya, giliran awak mau pergi sudah ada petugas di belakang awak. Enak pula dia bilang, dua ribu,” keluh wanita itu dalam video tersebut.
Menyikapi persoalan parkir ini, Kepala Dinas Perhubungan Chairin Simanjuntak didampingi Kabid Lalu Lintas Arif Budiman Sitohang, Jumat (8/9), menegaskan, setiap warga tidak perlu membayar parkir jika petugasnya tidak memberikan karcis.
“Sebenarnya petugas parkir itu sudah kami lengkapi id card atau tanda pengenal dan karcis. Kalau petugas parkir itu tidak memberikan karcis dan diminta pun karcisnya tidak ada, tidak usah dibayar,” tegasnya.
Berkaitan dengan parkir ini, sebut Chairin, pihaknya sudah mengusulkan Ranperda pengganti Perda Nomor 4 Tahun 2011. Namun, usulan tersebut masih dibahas di DPRD Binjai. “Sudah tiga bulan usulan itu ditangan dewan. Kami sangat berharap Ranperda itu segera disahkan,” sebutnya.
Ranperda itu, lanjtunya, mengatur tentang parkir dengan situasi Kota Binjai yang semakin berkembang saat ini. Di mana nantinya, tempat-tempat yang tadinya tidak dikenakan parkir tetapi dipungut parkir oleh oknum-oknum tertentu, akan dimasukkan menjadi PAD.
“Kita mau pungutan itu sah dan masuk menjadi PAD. Seperti mini market dan tempat-tempat usaha lainnya yang memiliki lahan parkir sendiri. Jadi kita masukkan ke dalam retribusi parkir khusus,” terangnya.
Sistem parkir di Kota Binjai ini, sambungnya, juga akan ditenderkan ke pihak ketiga. Sehingga dapat meminimalisir kebocoran PAD di sektor perparkiran.
“Untuk parkir di Jalan Sudirman, kami ingin menerapkan e-parkir. Untuk mewujdukan ini tentu masih banyak proses yang harus dilalui, terutama SDM petugas parkir itu sendiri. Yang pasti, kita tungga Rapnerda itu disahkan baru kemudian kita bergerak,” pungkasnya. (a34)
