Waspada
Waspada » Kadisdik Madina Mengaku Tidak Terlibat Kegiatan DAK
Headlines Sumut

Kadisdik Madina Mengaku Tidak Terlibat Kegiatan DAK

Kadisdik Kabupaten Madina Ahmad Gong Matua Mengaku Tidak Terlibat Kegiatan DAK. Waspada/Ist
Kadisdik Kabupaten Madina Ahmad Gong Matua Mengaku Tidak Terlibat Kegiatan DAK. Waspada/Ist

MADINA (Waspada) : Kasus dugaan korupsi Dana DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Madina senilai kurang lebih Rp11 Milyar yang saat ini didesak oleh berbagai koalisi aktivis mahasiswa Madina agar secepatnya diproses secara hukum, menilai dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sangat lamban dalam penanganan kasus ini.

Koalisi mahasiswa tersebut mendesak agar Kejagung segera mengambil sikap dan langkah-langkah upaya penegakan hukum tersebut dikarenakan Kejatisu tidak serius dalam penanganan kasus yang diduga merugikan negara.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Kadisdik Madina) Ahmad Gong Matua saat dikonfirmasi waspada.id, Kamis, (08/04), mengatakan jika soal kegiatan program dana DAK ini dia tidak tahu persis permasalahannya.

Gong Matua menyebutkan jika saat dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Madina, kegiatan program dana DAK tersebut sudah berjalan dan menurut laporan dari Kabid Penyelenggara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Andre mengatakan jika proses kegiatan program dana DAK tersebut telah berjalan dan rampung.

Maka dari itu dia menyarankan agar pokok permasalahan ini langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan (Andre-red).

“Saya tidak tau persis tentang kondisi di lapangan mengenai program dana DAK ini, coba langsung tanyakan kepada Kabid penguasa anggarannya langsung,” ucap Gong

Saat ditanya tentang kondisi pengerjaan di lapangan yang diduga kegiatan dana DAK tersebut dikerjakan secara abal-abal, dimana banyak sekolah yang sudah dicairkan pada bulan Desember 2020 dan diperkirakan kegiatannya masih terbengkalai dan belum selesai tetapi sudah dicairkan 100 persen, Gong mengatakan jika permasalahan itu juga ia tidak mengetahui kondisi di lapangan secara persis, ia menyebutkan jika saat itu ia hanya berpedoman dari laporan yang diberikan oleh KPA nya saja.

Menurutnya jika teknis di lapangan dikerjakan tidak sesuai laporan, maka hal ini bisa dikatakan pemalsuan laporan dan tidak sesuai dengan kontrak, ia menilai jika Kabidnya tersebut telah memberikan laporan palsu.

“Kondisi di lapanganpun saya tidak tau, karena laporan yang sampai kepada saya dan ditanda tangani sudah kondisi 100 persen menurut laporan, sesuai dengan Jukdis nya, jika pekerjaan sudah mencapai 80 persen sudah bisa kita cairkan. Jika ternyata laporan yang diberikan oleh KPA nya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dipastikan ini pemalsuan laporan,” ujar Kadisdik Madina. (Cah)

Berita terkait:

Dugaan Korupsi Dana DAK Madina, Aktivis Harap Kejagung Ambil Alih

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2