Kades Di Batubara Divonis Tidak Bersalah - Waspada

Kades Di Batubara Divonis Tidak Bersalah

  • Bagikan
Terdakwa Saharuddin alias Buyung yang juga Kades Lubuk Hulu, Kec Datuk Limapuluh, Kab Batubara, memeluk gurunya, setelah divonis tidak bersalah atas dakwaan ijazah palsu oleh PN Kisaran. Waspada/Sapriadi
Terdakwa Saharuddin alias Buyung yang juga Kades Lubuk Hulu, Kec Datuk Limapuluh, Kab Batubara, memeluk gurunya, setelah divonis tidak bersalah atas dakwaan ijazah palsu oleh PN Kisaran. Waspada/Sapriadi

KISARAN (Waspada): Kepala Desa Lubuk Hulu, Kec Datuk Limapuluh, Kab Batubara, Saharuddin alias Buyung divonis tidak bersalah, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan pemalsuan dokumen (ijazah SD) yang digunakan saat Pilkades 2019.

Vonis tidak bersalah itu dibacakan Hakim Ketua Ulina Marbun, didampingi Hakim Anggota Nelly Andriani, dan Ahmad Adib, di PN Kisaran, dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan, Selasa (23/6) sore.

Terdakwa Saharuddin alias Buyung, saat mendengar putusan majelis hakim yang memutus vonis tidak bersalah dari dakwaan ijazah palsu. Waspada/Bustami CP 
Terdakwa Saharuddin alias Buyung, saat mendengar putusan majelis hakim yang memutus vonis tidak bersalah dari dakwaan ijazah palsu. Waspada/Bustami CP

Ulina mengatakan, hasil fakta persidangan, salah satunya hasil uji forensik Polda Sumut pada 4 Desember 2019, tentang pemeriksaan dokumen bukti atas satu lembar surat dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor II Aa 080381 atas nama Saharuddin dengan nomor induk 707 yang ditandatangani oleh Mina Bahri di TH Hulu tanggal 17 November 1977, dengan dokumen pembanding, kesimpulan non identik.

Namun berdasarkan keterangan saksi, Majelis Hakim menilai terdakwa tidak mengetahui sama sekali bahwa STTB milik Saharuddin adalah palsu, sehingga tidak berhak dijatuhi hukuman. Berdasarkan hal itu segala dakwaan JPU kepada terdakwa tidak terbukti.

“Mengadili terdakwa Saharuddin alias Buyung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU, dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya,” jelas Ulina.

JPU Kasasi

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kab Batubara, Essa Dendra, saat di luar sidang menyatakan mengajukan akan kasasi dengan putusan Majelis Hakim PN Kisaran, terlebih lagi karena tidak menggunakan alat bukti hasil hasil uji forensik Polda Sumut, yang dibantahkan berdasarkan satu orang saksi saja.

“Kita akan baca dulu putusan, dalam kasasi nanti kita akan langsung membantah fakta hukum yang disampaikan majelis hakim,” jelas Essa.

Pada sidang sebelumnya JPU menilai perbuatan terdakwa Saharuddin terbukti secara sah melakukan pemalsuan, atau membuat surat palsu seperti asli sehingga menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat, melanggar Pasal 263 ayat 2 tentang menggunakan surat palsu, dengan tuntutan penjara selama satu tahun.

Hakim Arif Dan Bijaksana

Sementara Penasehat Hukum terdakwa Zulham Rany, mengatakan bahwa keputusan majelis hakim itu merupakan nilai-nilai keadilan yang telah ditegakkan dan nilai-nilai kebenaran sehingga pihaknya merasakan hakim yang memutuskan dalam perkara ini mempunyai kebijakan yang arif dan bijaksana.

Ditanya apa tanggapan JPU akan melakukan kasasi, Zulham mengatakan, itu merupakan hak dari JPU, namun demikian pihaknya akan tetap melakukan perlawanan yang bersifat dengan nilai-nilai kebenaran.

“Kita akan menyampaikan kontra memori yang bersifat dengan nilai-nilai kebenaran yang ada, di mana semua fakta di persidangan dari awal hingga akhir semua terangkum dalam putusan majelis hakim,” jelas Zulham. (a19/a20)

  • Bagikan