Waspada
Waspada » Kades Di Batubara Dituntut Setahun Penjara
Sumut

Kades Di Batubara Dituntut Setahun Penjara

KADES Lubuk Hulu, Kec. Datuk Limapuluh, Kab. Batubara SN, sedang mendengarkan pembacaan tuntutan dalam perkara penggunaan dokumen palsu (ijazah SD). Waspada/Sapriadi
KADES Lubuk Hulu, Kec. Datuk Limapuluh, Kab. Batubara SN, sedang mendengarkan pembacaan tuntutan dalam perkara penggunaan dokumen palsu (ijazah SD). Waspada/Sapriadi

KISARAN (Waspada): Kades Hulu, Kec. Datuk Lima Puluh, SN dituntut Kejari Batubara hukuman penjara satu tahun, dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen (ijazah SD) saat Pilkades 2019.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan di PN Kisaran yang dipimpin Hakim Ketua Ulina Marbun, didampingi Hakim Anggota Nelly Andriani, dan Ahmad Adib, dengan agenda pembacaan tuntutan, Kamis (4/6).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batubara Essa Dendra dalam tuntutannya, menilai perbuatan terdakwa SN (Kades Lubuk Hulu) terbukti secara sah melakukan pemalsuan, atau membuat surat palsu seperti asli sehingga menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat, melanggar Pasal 263 ayat 2 tentang menggunakan surat palsu.

“Dengan ini menuntut terdakwa SN bersalah, dengan hukuman penjara satu tahun,” jelas Essa.

Mendengar tuntutan itu, Penasehat Hukum terdakwa Zulham Rany, meminta waktu satu minggu untuk persiapan pembelaan, sehingga sidang dilanjutkan pada minggu depan.

Namun di luar sidang Zulham berpendapat bahwa tuntutan penjara satu tahun oleh JPU menggambarkan keraguan dari JPU itu sendiri dengan bersalahnya kliennya, karena bila JPU yakin dengan tuntutan itu tentunya akan lebih dari satu tahun.

Namun demikian hal itu tidak berkeadilan, karena menuntut orang yang tidak bersalah.

“Berdasarkan fakta persidangan, dari guru dan teman sekolah SN, menyatakan bahwa tidak ada pemalsuan, dan kita akan buktikan ini dalam pembelaan kita nanti,” jelas Zulham.

Zulham juga menilai masalah ini muncul karena masalah politik runtut dari Pilkades Lubuk Hulu pada 2019 lalu.

Dan kliennya sekarang menduduki periode kedua 2019-2025.

“Kita akan buktikan klien saya tidak bersalah,” jelas Zulham. (a19)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2