PANYABUNGAN (Waspada): Musyawarah Kerja Wilayah I PPP Sumatera Utara merekomendasikan tiga hal terkait PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
Mukerwil merekomendasikan: pencabutan izin PT SMGP, pembuatan regulasi terkait jaminan keselamatan masyarakat sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPb) itu.
Kemudian, mendesak aparat penegak hukum menuntaskan proses hukum tindak pidana berbagai insiden terjadi secara berulang dan telah memakan banyak korban.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPC PPP Mandailing Natal Mhd Irwansyah Lubis, SH mengutip hasil Mukerwil I PPP Sumut disampaikan kepada waspada.id di Panyabungan, Senin (10/10).
Dijelaskan, Muskerwil I PPP Sumut dilaksanakan 7-9 September 2022 di Hotel Le Polonia Medan, ditutup Ketua DPW PPP Sumut Jafaruddin Harahap SPd. M.Pd. Sebelumnya, Mukerwil dibuka dan dihadiri Plt Ketua Umum DPP PPP juga Wantimpres H. Muhammad Mardiono.
Dikatakannya, Ketua Panitia Mukerwil I, H. Usman Sitorus juga Sekretaris Wilayah PPP Sumut, menjelaskan, di samping urusan internal partai, juga merekomendasikan beberapa hal eksternal termasuk membicarakan pencapresan 2024.
Usman Sitorus akrab disapa Ustor, lanjut dia, Ketua DPC PPP Madina telah menyampaikan permasalahan PT SMGP kepada Ketua Umum PPP. (irh)
