MADINA (Waspada) : DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) untuk segera mengcrosa cek tentang program PISEW pemerintah pusat
Kedua lembaga tersebut tidak boleh tutup mata terkait dugaan KKN dalam kegiatan proyek PISEW (Program Integrasi Sosial Ekonomi Wilayah) Tahun Anggaran 2021 di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, yang saat ini kondisi sebahagian besar bangunannya sudah hancur
Demikian disampaikan Ketua DPD IPK Madina Samsuddin Lubis, SH kepada waspada.id, Selasa, (08/02). Ia menduga proyek dana PISEW yang bernilai Rp600 juta tersebut diduga dikerjakan asal-asalan. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya ditemukan kejanggalan di lapangan
“Nilai proyek ini sangat fantastis loh (Rp600 juta), tapi kenapa terlihat seperti proyek siluman yang asal jadi nampak barang tu,selesai udah” terang Samsuddin yang biasa dipanggil Buyung Madina ini
Menurutnya, proyek PISEW ini seperti kurang pengawasan dari tim pengawas yang membidangi atau bahkan diduga pengawas lapangan dari proyek ini tidak pernah turun ke lapangan sehingga hasil bangunan terlihat seperti amburadul
“Saya menduga tim pengawas ada kerjasama dalam penanganan proyek ini, makanya ini dibiarkan saja, akibatnya amburadul, kita berharap agar aparat penegak hukum tindak lanjuti permasalahan proyek tersebut, ini uda bahaya kali permainan ini, nampak kali ini KKN nya, pagu 600 juta tapi bangunan seperti bangunan100 juta,” ucap Samsuddin
Proyek PISEW di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur saat ini lagi menjadi perhatian masyarakat, karena proyek yang siap dikerjakan bulan Desember 2021 kondisinya sudah atau sekitar kurang lebih 2 bulan lamanya. (Cah)
Keterangan Foto : Ketua DPD IPK Madina Samsuddin Lubis, SH. Waspada/dok
