IPK Madina Minta Aparat Penegak Hukum Jangan "Main Mata" - Waspada

IPK Madina Minta Aparat Penegak Hukum Jangan “Main Mata”

  • Bagikan

 

Madina (Waspada) – Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kabupaten Mandailing Natal mendesak Kacabjari dan BPKP Sumut untuk segera menetapkan dalang dan tersangka dugaan Korupsi Dana Desa (DD) yang diduga melibatkan oknum Camat Natal Riplan S.sos

Dalam keterangan yang dikutip dari Kacabjari Natal Yus Iman M. Harefa, S.H, M.H kepada waspada beberapa waktu lalu mengatakan jika ada beberapa kegiatan dana desa di Kecamatan Natal yang diambil alih oleh pihak Kecamatan baik dalam pengelolaan anggaran maupun untuk menganggarkannya dalam anggaran dana desa, dan telah ditemukan ada beberapa kegiatan “Fiktip” termasuk pengadaan Handy Talk (HT) atau pengadaan buku perpustakaan

Ketua DPD IPK Madina Samsuddin lubis SH atau yang akrab disapa Buyung Madina pun angkat bicara, kepada waspada, Jumat, (16/07), beliau mengatakan jika atas nama Organisasinya IPK Madina meminta kepada Kacabjari dan BPKP Sumut untuk segera menentukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut yang diperkirakan merugikan Negara ratusan juta rupiah dan dilakukan pejabat publik yakni Camat Natal.

Menurutnya, dana desa tersebut adalah amanah Negara untuk mensejahtrakan rakyat, dimana dalam hal ini untuk menumbuhkan ekonomi kemasyarakatan yang saat ini melewati masa- masa kritis karena pandemi Covid-19, atau untuk menumbuhkan perekonomian desa.

“Kita berharap kepada Kacabjari Natal dan Tim BPKP Sumut agar segera dengan cepat menetapkan tersangaka dibalik perlakuan dugaan korupsi ini, sangat miris jika kita dengar oknum pejabat memanfaatkan kuasanya untuk menekan para kades guna memuluskan akal busuknya tersebut” ucap Buyung

Ia mengungkapkan jika memang sudah saatnya program Dana Desa (DD) ini benar-benar di Audit, bukan saja di desa se- Kecamatan Natal, namun seluruh Kabupaten Mandailing Natal.

Dikatakanya jika dana desa ini telah dijadikan alat “Pemuas Nafsu” bagi para pejabat tinggi dan para kepala desa untuk memperkaya diri.

Beliau berharap semoga dengan pengungkapan kasus dana desa Natal ini menjadi langkah awal aparat penegak hukum untuk segera mengaudit desa lain dan kecamatan lainnya di Mandailing Natal.

“Kita berharap ini merupakan langkah awal bagi para pemegang kekuasaan untuk segera mengungkap tabir gelap aktor mafia dana desa ini, bukan saja di Natal, namun seluruh desa dan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal” terang Buyung menambahkan.

Beliau juga meminta agar pihak yang berwajib dalam hal ini Kacabjari Natal dan BPKP Sumut agar transparan dan terbuka kepada publik tentang kasus ini

“Dan kita meminta kepada Kacabjari Natal dan BPKP Sumut transparan dan terbuka kepada publik terkait penanganan kasus ini, semoga tidak ada “MAIN MATA” antara mereka” tambahnya. (Cah)

Keterangan Fhoto : Ketua IPK Madina Samsuddin lubis SH atau yang akrab disapa Buyung Madina. Waspada/Ist

Penulis berita : Ali Anhar Harahap

  • Bagikan