Insensif Nakes RSUD Padangsidimpuan Belum Dibayar Sejak 2020, Direktur Surati Kejari

  • Bagikan

P.SIDIMPUAN (Waspada) : Insensif tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak Tahun 2020 sampai 2021 belum cair atau belum dibayarkan.

Tidak dibayarkannya insensif tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Padangsidimpuan diakibatkan berbagai faktor termasuk ketidaksiapan anggaran dan regulasi yang menjadi pijakan dalam proses administrasi keuangan.

Direktur RSUD Padangsidimpuan dr.Masrip Sarumpaet MKes, Sabtu (28/8) mengatakan, usai dilantik Wali Kota Padang Sidimpuan menjadi Direktur RSUD Padangsidimpuan tanggal 19 Maret 2021 telah melakukan inventarisir terhadap kendala yang dihadapi RSUD Padangsidimpuan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah Insensif Tenaga Kesehatan (Inakes) di lingkungan RSUD Padangsidimpuan belum dibayar sejak Tahun 2020 hingga 2021 akibat berbagai faktor sehingga menjadi tantangan dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD tersebut.

Pada tanggal 26 Maret 2021, ujar Masrip Sarumpaet, Menteri Kesehatan menerbitkan Kepmenkes No. 4239/2021 dan dalam Bab V butir 2b Kepmenkes tersebut ditegaskan atau diamanatkan bahwa Inakes RSUD ditanggung Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBB) masing-masing.

Menindaklanjuti Kepmenkes itu, Direktur RSUD Padangsidimpuan pada tanggal 21 April 2021 membuat nota permintaan Inakes kepada Wali Kota Padangsidimpuan agar ditanggung APBD 2021 dan nota kedua tanggal 7 juli 2021 terkait nominal Inakes disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk merealisasikan pembayaran insensif tenaga kesehatan Tahun 2021, pada tanggal 27 Juli 2021 Wali Kota Padangsidimpuan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No.48 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga Lainnya yang menangani Covid-19.

“Terbitnya Perwal No. 48 Tahun 2021 merupakan tindaklanjut dari draft usulan Perwal insensif tenaga kesehatan RSUD yang disampaikan kepada Wali Kota sebagai dasar hukum untuk membayar insensif tenaga kesehatan,”,paparnya.

Sebagai petunjuk teknis terkait penerima dan insensif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di RSUD Padangsidimpuan yang harus dibayarkan, Wali Kota Padangsidimpuan pada tangal 12 Agustus 2021 menerbitkan keputusan Wali Kota Nomor 267/KPTS/2021.

“Pada tanggal 27 Agustus 2021 telah diajukan pencairan Inakes di lingkungan RSUD yg menangani Covid-19 ke Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk tahun 2021″ tuturnya.

Surati Kejari Sidimpuan

Dalam menyelesaikan permasalahan insensif tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Padangsidimpuan untuk kegiatan Tahun 2020, Direktur RSUD Padangsidimpuan mengungkapkan telah melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan untuk meminta pendapat hukum terkait kendala yang dihadapi.

Merujuk pada Kepmenkes 2539/2020, ujar Masrip, anggaran Inakes dibebankan pada DIPA Ditjen Yankes Kemenkes Tahun Anggaran 2020 dan RSUD Padangsidimpuan telah mengajukan ulang klaim melalui aplikasi Klaim Inakes ke Kemenkes RI, namun tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan anjuran dari Kemenkes, RSUD Padangsidimpuan disarankan agar menggunakan sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun 2020 untuk pembayaran insensif tenaga kesehatan Tahun 2020.

Syarat administrasi pencairannya harus ditandatangani Direktur RSUD Padangsidimpuan yang menjabat saat itu (dr.Tetty Rumondang Harahap, M.Kes), namun tidak mau menandatanganinya dengan alasan saat kepemimpinannya dari April sampai Juli 2020 anggaran insensif penanganan Covid-19 belum ada.

“Karena yang berwenang menandatangani saat itu tidak mau menandatanganinya, maka kita minta bantuan pendapat hukum dari Kejari Padangsidimpuan dan dalam waktu dekat akan duduk bersama untuk mencari solusinya”, jelas Masrip Sarumpaet.

Ditanya tentang Dana BOK tambahan yg masih tersedia, Masrip menjelaskan sebesar Rp2,8 M dan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat, Rp2,5 M akan digunakan membayar insensif tenaga kesehatan RSUD Padangsidimuan Tahun 2020.

”Berdasarkan hasil invenrarisir terhadap kebutuhan insensif tenaga kesehatan RSUP tahun 2020 mencapai sekira Rp3,2 M. Untuk itu Badan Keuangan Daerah akan menyurati Kementerian Keuangan terkait kekurangan dana tersebut,” katanya.(a39).

Ket.Foto : Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan.Waspada/Mohot Lubis

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.