TAPSEL (Waspada): Jelang akhir tahun 2022 dan memasuki 2023, Fraksi Partai Golkar DPRD Tapanuli Selatan memberi catatan dan harapan untuk kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Rasyid Assaf Dongoran.
“Sebagai salah satu partai pengusung utama Dolly-Rasyid di Pilkada Tapsel 2020, sangat penting bagi Partai Golkar untuk menyampaikan catatan dan harapan ini.,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, Andes Mar Siregar, Rabu (28/12/2022).
Ini disampaikannya pada konferensi pers bersama Ketua DPD Partai Golkar Tapsel Rahmat Nasution, Sekretaris Golkar Tapsel R. Boysandi Martua Pane, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel Muhammad Rawi Ritonga dan Zulkarnain Dalimunthe.
Menurut Andes Mar Siregar, catatan dan harapan ini merupakan bentuk konsistensi dukungan terhadap kepemimpinan Dolly-Rasyid di Tapsel dan juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban Partai Golkar kepada publik.
Diawali dari keprihatinan terhadap Pemkab Tapsel yang pada tahun 2023 nanti tidak memperoleh Dana Instentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat. Padahal LKPD 2021 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Ini catatan buruk pertama kalinya bagi Pemkab Tapsel. Mengingat tujuh tahun berturut-turut sebelumnya (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) selalu memperoleh DID dan jika ditotal sudah mencapai Rp.161 miliar lebih.
“Sekali lagi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Pemkab Tapsel tidak memperoleh DID. Hal ini sangat mengejutkan dan memprihatinkan bagi kita,” ujarnya.
Andes menjelaskan, DID adalah dana yang bersumber dari APBN. Diberikan kepada daerah dengan tujuan sebagai penghargaan atas perbaikan/pencapaian kinerja berdasarkan kriteria/kategori tertentu.
Jumlahnya miliaran rupiah dan apabila penghargaan yang diperoleh mencapai Rp50 miliar ke atas maka itulah yang disebut Dana Rakca. Pemkab Tapsel pernah dua kali memperoleh Dana Rakca, tahun 2017 sebesar Rp50 M dan 2020 sebesar Rp52 M.
Ada dua kesempatan bagi daerah untuk memperoleh DID atau Insentif Fiskal ini. Pertama, apabila kinerja dua tahun sebelumnya memenuhi kriteria/kategori yang antara lain LKPD medapat opini WTP dari BPK RI.
DID diterima Tapsel tahun 2020 adalah hasil kinerja yang baik di tahun 2018. Kemudian DID tahun 2021 atas kinerja di tahun 2019, dan DID yang diterima Tapsel tahun 2022 itu karena kinerja baik di tahun 2020.
Tahun 2023, Tapsel pertama kalinya tidak memperoleh DID dalam delapan tahun terakhir. Artinya, ada sesuatu hal yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh DID di penyelenggaraan pemerintahan Tapse tahun 2021 kemarin.
Kesempatan kedua mendapatkan DID adalah kinerja yang baik dalam tahun berjalan. Seperti diperoleh Pemko Padang Sidempuan pada tahap kedua di tahun 2022 ini, jumlahnya Rp11 miliar lebih. “Semoga Tapsel bisa meniru itu di tahun 2023,” harap Andes.
Indeks Pembangunan Manusia
Sementara anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel Zulkarnain Dalimunthe menyotori peningkatan kesejahteraan Pemkab Tapsel yang melemah, kemiskinan bertambah dan ketimpangan/kesenjangan yang semakin melebar.
“Kita mensyukuri pesatnya perkembangan pembangunan Tapsel di 10 tahun terakhir, dari tahun 2011 sampai dengan 2020, meskipun belum sempurna secara keseluruhan,” kata Zulkarnain.
Kesejahteraan rakyat yang digambarkan pada capaian kualitatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dilansir Balai Pusat Statistik (BPS) terus meningkat. Penduduk miskin juga menurun secara signifikan.
“Sayangnya, peningkatan IPM Tapsel dari 2020 ke 2021 melemah, hanya 0,21 poin ( 70,12 tahun 2020 dan 70,33 tahun 2021). Untuk tahun 2021 ke 2022 belum kita ketahui karena baru akan dirilis BPS sekitar Februari 2023 nanti,” terangnya.
Tahun 2019, IPM Tapsel 69,75 dan 2020 meningkat menjadi 70,12. Jika disandingkan dengan 33 kabupaten/kota dan 1 Provinsi Sumatera Utara, peningkatan diperoleh Tapsel itu berada di posisi ranking 3 terbaik dari 34 entitas.
Sayangnya, tahun 2020 ke 2021 peningkatannya melemah dan hanya 0,21 poin. Apabila disandingkan dengan 33 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Sumut, Tapsel yang sebelumnya di ranking 3 bergeser sangat jauh ke ranking 28.
Angka Kemiskinan
Kondisi memprihatinkan juga terjadi pada angka kemiskinan. Dari data BPS, semua kabupaten/kota se Sumut di tahun 2021 terjadi peningkatan kemiskinan akibat Pandemi Covid-19. Tapsel berada di 10 besar paling tinggi pertambahannya.
Tahun 2019, penduduk miskin Tapsel 8,60 persen dan turun 0,13 di tahun 2020 menjadi 8,47 persen. Turunnya jumlah penduduk miskin di tahun 2020 menempatkan Tapsel di posisi ranking 10 terbaik dari 34 entitas se Sumut.
Tahun 2021, penduduk miskin Tapsel 8,80 persen atau bertambah 0,33 persen dari 2020. Pertambahan ini membuat posisi Tapsel turun tajam dari ranking 10 menjadi ranking 25, atau dari 10 besar terbaik menjadi 10 besar terburuk se Sumut.
Gini Ratio Melebar.
Tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran/pendapatan (Gini Ratio) penduduk Tapsel melebar sebagaimana dilansir BPS beberapa bulan lalu. Tahun 2020 Gini Ratio penduduk Tapsel 0,2022 atau turun 0,0455 dari tahun 2019 yang sebesar 0,2467.
Penurunan ini menempatkan Tapsel diranking 2 dari 34 entitas se Sumut. Sayangnya di tahun 2021 melebar atau naik jadi 0,2564 atau bertambah 0,0542 dibanding tahun 2020. Membuat posisi Tapsel melorot dari rangking 2 menjadi 31.
Prihatin
Anggota Fraksi Partai Golkar Tapsel Muhammad Rawi Ritonga sangat prihatin melihat pertambahan persenase penduduk miskin Tapsel yang cukup besar. Peningkatan IPM melemah dan Gini Ratio yang semakin melebar.
Partai Golkar perlu bersikap dan memberi beberapa catatan. Karena fakta nyata capaian Tapsel saat ini sudah tidak sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi visi misi Dolly-Rasyid di Pilkada 2020.
Dalam RPJMD Tapsel 2021-2026, target peningkatan IPM tahun 2021 sebesar 70,45 poin. Fakta yang tercapai hanya 70,33 poin. Target persentase penduduk miskin tahun 2021 di RPJMD harusnya turun ke posisi 8,46 persen. Faktanya kemiskinan justru bertambah menjadi 8,80 persen.
“Pertambahan persentase jumlah masyarakat miskin Tapsel itu menjadi salah satu yang terbesar di Sumatera Utara. Dari posisi 10 terbaik dalam hal menekan angka kemiskinan di tahun 2020 menjadi 10 besar terburuk di tahun 2021” jelas Rawi.
Atas kondisi memprihatinkan ini, Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel heran kenapa hal tersebut terjadi ? Padahal aparatur pemerintah atau para pimpinan OPD Tapsel saat ini masih orang yang sama pada saat mengukir keberhasilan di 10 tahun terkahir.
Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel berharap Bupati Dolly dan Wakil Bupati Rasyid serius serta fokus untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam RPJMD Tapsel 2021-2026.
“Silahkan mengaktualisasikan inovasi berbagai program. Tetapi ingat, ada tugas yang wajib diwujudnyatakan di tengah masyarakat. Apa itu ? Itulah program-program yang tertuang dalam RPJMD Tapsel,” pesan Rawi.
Harapan
Rahmat Nasution, Ketua Partai Golkar juga Wakil Ketua DPRD Tapsel, menyebut BPS baru melansir data 2021 yang menggambarkan capaian kinerja 1 tahun Dolly-Rasyid. Capaian kinerja tahun kedua, baru bisa dilihat awal 2023. Semoga ada peningkatan atau perbaikan.
Untuk tahun 2023, Golkar berharap semua program yang dituangkan dalam APBD dapat dilaksanakan dengan taat azas, tepat waktu dan tepat sasaran. Sehingga tidak terjadi lagi SILPA yang cukup besar.
“Kami Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel mendukung setiap langkah-langkah Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai target pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD, sepanjang itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Rahmat.
Selanjutnya melihat banyaknya jabatan struktural, utamanya pimpinan OPD atau pejabat eselon II termasuk eselon lainnya yang kosong, Golkar meminta agar di tahun 2023 segera diisi sesuai dengan kompetensinya.
Fraksi Partai Golkar sangat mendukung roda pemerintahan yang berjalan dengan baik. Sekaligus berharap tidak terjadi lagi pimpinan OPD yang mengundurkan diri seperti kurun waktu tujuh bulan terakhir ini.
Yakni mundurnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Pj. Kepala Dinas PU dan Sekretaris Dinas Kesehatan. Sebab, mundurnya beberapa pimpinan OPD merupakan keadaan yang jarang terjadi dalam satu kepemimpinan pemerintahan daerah.
“Agar target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 tecapai, kami minta Bupati dan Wakil Bupati Tapsel bersungguh-sungguh mendorong seluruh OPD menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” pinta Rahmat.
Pada kesempatan itu, Partai Golkar Tapsel mengapresiasi keberhasilan Kecamatan Batang Toru sebagai Kecamatan Terbaik Tingkat Sumatera Utara tahun 2022, sebagaimana pernah diraih Kecamatan Marancar di tahun 2017.
Ke depannya, Kecamatan Batang Toru diharap semakin mantap dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan-kecamatan lain bisa meniru keberhasilan ini di tahun-tahun mendatang.
“Demkian catatan dan harapan Golkar sebagai salah satu partai pengusung dan pendukung Dolly-Rasyid. Semoga capaian kinerja Pemkab Tapsel ke depan semakin baik dan visi Sehat, Cerdas, Sejahtera dapat diwujudnyatakan,” tutupnya. (a05)
