TAPSEL (Waspada): Aksi perambahan liar dan pengangkutan kayu tanpa izin (illegal logging) masih marak di Tapanuli Selatan. Keberadaan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) WIlayah X Dinas Kehutanan Pemprov Sumatera Utara dipertanyakan ?
“Sejauh ini kita belum rasakan adanya manfaat serta efektifitas dari KPH X yang berkantor di Jalan Kenanga Padang Sidempuan, dalam hal memberantas illegal logging di Tapsel,” kata Aktivis Muda Peduli Lingkungan Tabagsel, Perwira Lubis, Rabu (26/4/2023).
Perwira menambahkan, Kepala KPH X Kamaluzzaan Nasution beralasan personilnya sangat terbatas. Sangat tidak sebanding dengan banyaknya jenis dan luasnya wilayah kerja mereka.
“Jika jumlah personelnya kurang, sebagaimana alasan Kepala KPH X kepada media, saya rasa itu alasan klise saja. Kan, bisa buat permohonan penambahan personil ke atasannya yaitu Kepala Dinas Kehutanan Sumut,” terangnya.
Perwira meminta, jangan karena alasan personil yang kurang itu maka perambahan hutan di wilayah kerja KPH X dianggap sebagai hal yang wajar. Jika Kepala KPH X tidak mampu, disarankannya agar mundur saja.
“Sampai hari ini kita masih melihat seringnya melintas truk mengangkut kayu bulat dan olahan dari Tantom Angkola dan Angkola Selatan. Siapa yang memiliki izin di sana ? Kan, tidak ada. Inilah kenapa kita pertanyakan apa peran dan manfaat keberadaan KPH X itu,” tegasnya.
Kepala KPH X Kamalluzzaman Nasution diminta agar tidak beretorika dengan ketidakmampuannya itu. Perwira curiga semua ini atas sepengetahuan dan seizin KPH X.
“Kawasan hutan di Kecamatan Angkola Selatan sudah banyak dirambah dan ditanami kelapa sawit. Tidak mungkin KPH X tidak tahu itu. Jikapun merek tidak pernah turun ke lapangan, minimal mereka bisa lihat peta dari aplikasi Google Earth di HP android,” ujarnya.
Kepada Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sumut, aktivis muda pecinta lingkungan ini meminta agar segera menganalisa dan mengaudit kinerja KPH X dipimpim Kamaluzzaman.
“Jangan hanya fokus proyek Perhutanan Sosial yang notabene ada profitnya. Perambah liar perusak hutan juga harus diberi prioritas Sepertinya kita perlu juga melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPH X, khususnya 5 tahun terakhir,” sebut Perwira. (a05)
