Waspada
Waspada » ILAJ: Gubsu, DPRD Pematangsiantar Jangan Permainkan Rakyat Siantar
Sumut

ILAJ: Gubsu, DPRD Pematangsiantar Jangan Permainkan Rakyat Siantar

Direktur ILAJ Fawer Full Fander Sihite. Gubsu, DPRD Pematangsiantar Jangan Permainkan Rakyat Siantar. Waspada/Ist
Direktur ILAJ Fawer Full Fander Sihite. ILAJ: Gubsu, DPRD Pematangsiantar Jangan Permainkan Rakyat Siantar. Waspada/Ist

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Institute Law of Justice (ILAJ) menduga ada konspirasi jahat sehingga wali kota dan wakil wali kota Pematangsiantar terpilih hasil Pilkada 2020 belum juga dilantik.

Padahal, Mendagri sudah menerbitkan SK No. 131.12-354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Kemendagri melalui Dirjen Otda juga menerbitkan surat No. 131.12/3649/OTDA, 4 Juni 2021 meminta pemberhentian wali kota segera diproses dan pelantikan wakil wali kota hasil Pilkada 2020 sudah dapat dilakukan.

“Sebab itu kami menduga Gubsu dan DPRD Pematangsiantar takut memberhentikan wali kota Pematangsiantar Hefriansyah,” ujar Direktur ILAJ Fawer Full Fander Sihite, MSi, Minggu (20/6).

Menurutnya, surat Dirjen Otda No. 131.12/3649/OTDA 4 Juni 2021 menjawab surat Gubsu ditandangani Sekdaprovsu Hj Sabrina 17 Mei 2021 dengan nomor surat 131/4445 mengkonfirmasi pelantikan wali kota, karena DPRD Pematangsiantar belum memparipurnakan pemberhentian wali kota Hefriansyah.

Kemudian, Kemendagri melalui surat Dirjen Otda ditandatangani Drs Akmal Malik, M.Si meminta Gubsu segera mengusulkan pemberhentian wali kota Pematangsiantar Hefriansyah, dengan dasar hukum SK No. 131.12-354 tahun 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala daerah, dan dapat melakukan pelantikan wakil wali kota terpilih.

Namun, Gubsu melalui surat No. 131/5418/2021 tanggal 11 Juni 2021 ditandatangani Plh Sekdaprovsu H Afifi Lubis malah mengirim surat kepada Ketua DPRD Pematangsiantar agar surat diterbitkan Kemendagri dan diteken Dirjen Otda terkait pemberhentian wali kota dan dapat melakukan pelantikan wakil wali kota terpilih, dikordinasikan lagi ke Kemendagri cq Dirjen Otda.

“Surat Gubsu kepada Ketua DPRD Pematangsiantar bukti adanya indikasi pelantikan wakil wali kota terpilih Susanti Dewayani karena wali kota terpilih Asner Silalahi meninggal dunia sengaja ditunda-tunda, padahal Pilkada Pematangsiantar 2020 dasar hukumnya undang-undang nomor 10 tahun 2016,” ujar Fawer.

Ia berharap Gubsu dan DPRD Pematangsiantar tidak mempermainkan rakyat yang sudah memilih Asner Silalahi dan Susanti Dewayani pada Pilkada 2020 dengan suara rakyat yang memilih 87.733 suara. “Jangan sampai rakyat yang memilih Asner Silalahi-Susanti Dewayani yang menginginkan perubahan di Pematangsiantar marah, karena pelantikan sengaja tidak dipastikan, karena adanya kepentingan pihak tertentu,” sebutnya.

Terpisah, anggota DPRD Pematangsiantar Ilham Sinaga dikonfirmasi, apakah sudah dijadwalkan rapat paripurna pemberhentian wali kota Pematangsiantar, mengaku sampai saat ini belum dibahas di Badan Musyawarah. “Dibahas di Bamus saja belum. Jadi rapat paripurna pemberhentian wali kota  belum dijadwalkan,” sebutnya.(m10)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2