P.SIDIMPUAN (Waspada): Dugaan biaya belasan ribu Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) tahun 2023 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan (Tapsel) belum disetor ke Kas Negara hanya hoax.
Hal itu ditegaskan tenaga medis Seksi Rehabilitasi BNNK Tapanuli Selatan, dr Indra Gunawan Nasution di Padangsidimpuan, Sabtu (27/7/2024). Dikatakannya, info yang disampaikan lewat aplikasi WA tersebut ke Wartawan adalah sesuatu yang tidak mempunyai fakta dan tidak mungkin.
“Pemberitahuan yang disampaikan melalui aplikasi WA itu adalah hoax dan itu bisa dibuktikan, mungkin hal itu disengaja untuk menjatuhkan saya,” ujar dr Indra Gunawan.
Katanya, saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa (23/7/2024) sore, saat itu kebetulan secara bersamaan dia punya masalah dengan keluarga, sehingga untuk menjawab wartawan dia hanya bisa mengatakan menunggu petunjuk dari pimpinannya.
Kemudian telepon seluler yang digunakan dia matikan. Hal ini dilakukannya agar bisa lebih fokus mengurus keluarganya yang ditimpa masalah. Selanjutnya setelah masalah keluarganya itu selesai, kata Indra, dia segera menghubungi para wartawan yang mengkonfirmasinya.
“Setelah urusan keluarga saya selesai, baru saya bisa membuka ponsel kemudian menghubungi orang abang dan juga mengundang agar datang ke klinik Kantor BNN ini agar lebih jelas,” ujar Indra.
Baca juga:
Indra mengatakan ada enam daerah yang menjadi wilayah kerja BNNK Tapsel yakni Pemko Padangsidimpuan, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah Padanglawas dan Padanglawas Utara.
Namun, ujar Indra, yang menerbitkan SKBN bukan hanya BNN namun Rumah Sakit juga menerbitkan surat bebas narkoba tersebut. Seperti di Padangsidimpuan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Padangsidimpuan dan Rumah Sakit TNI juga menerbitkan SKBN tersebut, begitu juga dengan daerah lainnya.
“Saya memang dokter yang bertugas di BNN ini bang, tapi saya masih tenaga honor dan bukan PNS, jadi bagaimana saya bisa memegang uang negara. Tugas saya adalah memeriksa dan melayani pasien di klinik,” terang Indra.
Pada 2023, yang mereka periksa untuk persyaratan SKBN hanya sebanyak 500 orang, hal itu sesuai dengan jumlah yang sudah ditargetkan. Katanya, bila para wartawan tidak puas dengan jawabannya maka dia mempersilakan untuk melakukan investigasi dan dia bersedia menunjukkan apa yang dibutuhkan apabila memang diperlukan.(a31)
