Waspada
Waspada » Gus Irawan Pastikan Subsidi Elpiji 3 Kg Tak Dicabut
Ekonomi Sumut

Gus Irawan Pastikan Subsidi Elpiji 3 Kg Tak Dicabut

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu dihadapan masyarakat Batang Toru, Tapsel, memastikan bahwa subsidi elpiji 3 kg tidak dicabut.Waspada/Ist
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu dihadapan masyarakat Batang Toru, Tapsel, memastikan bahwa subsidi elpiji 3 kg tidak dicabut.Waspada/Ist

TAPSEL (Waspada): Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Gus Irawan Pasaribu memastikan bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup kepada masyarakat daerah pemilihannya di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Di hadapan ratusan masyarakat Batang Toru dan juga Bupati Tapsel, Syahrul M Pasaribu dan anggota DPRD Tapsel, Dolly PP Pasaribu, Gus Irawan menjelaskan, belakangan memang muncul wacana yang langsung disambut berbagai media bahwa subsidi elpiji 3 kg akan dihapus. Sehingga terjadi keresahan luar biasa di masyarakat.

“Akibatnya aksi spekulasipun mulai terjadi, ditandai dengan hilangnya komoditas itu atau juga sebagian penjual mulai menaikkan harga elpiji 3 kilogram,” ujar Gus Irawan, Rabu (12/2).

Padahal, katanya, informasi tersebut beredar liar dan salah. Karena tidak benar subsidi elpiji 3 kilogram akan dicabut.

Dia mengharapkan pemerintah secara serius mengelola sektor gas yang dimiliki agar pemanfataannya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Memang informasi itu awalnya berkembang dari Kementerian ESDM tapi bukan oleh Menteri ESDM. Kita pun heran karena tidak mungkin apa yang sudah dituangkan dalam APBN 2020 dan sudah menjadi undang-undang kemudian direvisi begitu saja. Sebab untuk menghapus subsidi itu harus atas sepengetahuan Komisi VII di DPR RI kemudian dibahas lagi di Badan Anggaran,” jelasnya.

Kalaupun selama ini terjadi penyimpangan penyaluran, tambah Gus Irawan, Komisi VII DPR RI hanya menyarankan agar mekanisme distribusi dengan subsidi tertutup.

“Tidak lagi subsidi yang melekat pada harga komoditas, tapi melekat pada barang,” ucapnya. (c02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2