Waspada
Waspada » Gugatan Sengketa Lahan HPL BPODT Lanjut Ke Pokok Perkara
Sumut

Gugatan Sengketa Lahan HPL BPODT Lanjut Ke Pokok Perkara

Mangatas Togi Butarbutar bersama perwakikan keturunan Ompu Ondol Butarbutar didampingi kuasa hukum foto bersama di depan PN Balige, (4/5). Waspada/IST
Mangatas Togi Butarbutar bersama perwakikan keturunan Ompu Ondol Butarbutar didampingi kuasa hukum foto bersama di depan PN Balige, (4/5). Waspada/IST

 

TOBA (Waspada) : Sidang gugatan perdata antara Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton melawan Presiden Republik Indonesia (RI) dan tergugat lainnya, dengan agenda mediasi tahap kedua terkait sengketa lahan di Dusun Sileang leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Balige, Selasa (4/5) sekira jam 11.00 Wib.

Sidang yang dipimpin hakim mediator Ariza Ginting, SH.,MH dan dihadiri oleh  kuasa hukum Penggugat dari LBH Cortio Sima Pematangsiantar serta 12 instansi pemerintahan selaku pihak tergugat berlangsung alot.

Namun, sangat disayangkan dalam proses sidang mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berupa solusi perdamaian sehingga sidang akan dilanjut ke proses pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pembacaan gugatan.

Humas PN Balige Arif Wibowo SH ketika dikonfirmasi media membenarkan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan alias gagal sehingga akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

“Karena para pihak sudah pulang, Hakim Ketua memerintahkan juru sita memanggil kembali para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 dengan agenda sidang pembacaan surat gugatan,” ujarnya via aplikasi Whatsapp.

Terpisah, kuasa hukum Penggugat Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton, Dian Morris Nadapdap SH  mengaku sangat kecewa dengan sikap para tergugat. Dimana mediasi kata Morris sejatinya merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun tidak melahirkan solusi dari para tergugat dengan alasan bahwa anggaran untuk perdamaian sebagaimana dicantumkan penggugat tidak ada.

“Sebagai kuasa hukum penggugat kita berharap sebelum pelaksanaan sidang berikutnya sudah ada hasil yang didapatkan, karena sebelum pelaksanaan pembacaan gugatan masih terbuka kesempatan untuk berdamai,” ujarnya.

Ketua Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton, Mangatas Togi Butarbutar didampingi Bevin Butarbutar mengatakan bahwa masyarakat adat Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton juga merasa sangat kecewa dengan tanggapan seluruh tergugat, khususnya yang mewakili delegasi tergugat satu Presiden RI.

Dalam sidang mediasi kedua hari ini sebut Mangatas adalah tindak lanjut sidang mediasi yang sebelumnya, dimana tergugat satu dan tergugat  lainnya meminta kepada penggugat agar membuat resume permohonan berupa nilai ganti rugi.

“Setelah apa yang diminta oleh  para tergugat sebelumnya kita serahkan berupa point permintaan tersebut, tadi malah tidak ada solusi atau negosiasi dari para tergugat. Jadi, kami juga menyangsikan bahwa yang diutus sebagai delegasi mewakili bapak Presiden selaku Tergugat satu kami ragukan keberadaannya, dan dalam kasus ini bukanlah mewakili kebijakan yang mulia bapak Presiden Jokowi. Masa sama sekali tidak ada penghormatan dan ganti rugi terkait pelepasan tanah adat 120 hektar untuk  lokasi wisata yang merupakan hak milik kami?,” ujar Mangatas.

Mangatas yakin dan percaya dengan janji Presiden Jokowi yang akan mengembalikan hak atas tanah milik masyarakat.

“Bahkan, Presiden Jokowi beberapa tahun sebelumnya menegaskan agar tanah masyarakat yang masuk ke dalam konsesi perusahaan milik swasta maupun pemerintah segera diserahkan kepada masyarakat selaku pemilik dan adanya jaminan kepastian hukum,” tegas Mangatas.

Dengan gagalnya mediasi tersebut Mangatas berharap majelis hakim yang menangani kasus tersebut mampu menegakkan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Harapan kita dengan gagalnya proses mediasi ini, semoga para Majelis Hakim yang mulia  yang menangani proses pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan selanjutnya mampu menegakkan kebenaran hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat Keturunan Ompu Ondol Butarbutar berdasarkan bukti – bukti dan fakta lapangan dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami sungguh yakin dan percaya terhadap pengadilan yang menjadi sarana dalam menegakkan kebenaran dan keadilan,”pungkas Mangatas.(a36)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2