Waspada
Waspada » Gugatan Rp1,8 M Ke AP II, Penggugat Pertanyakan Serapan Anggaran 2019
Sumut

Gugatan Rp1,8 M Ke AP II, Penggugat Pertanyakan Serapan Anggaran 2019

Kuasa hukum penggugat CV Marendal Mas saat memberikan salinan jawaban kepada kuasa hukum tergugat PT Angkasa Pura II Kualanamu. Gugatan Rp1,8 M Ke AP II, Penggugat Pertanyakan Serapan Anggaran 2019. Waspada/Edward Limbong
Kuasa hukum penggugat CV Marendal Mas saat memberikan salinan jawaban kepada kuasa hukum tergugat PT Angkasa Pura II Kualanamu. Gugatan Rp1,8 M Ke AP II, Penggugat Pertanyakan Serapan Anggaran 2019. Waspada/Edward Limbong

DELISERDANG (Waspada): Sidang lanjutan terkait gugatan rekanan CV Marendal Mas (penggugat) senilai kurang lebih Rp1,8 miliar kepada tergugat PT Angkasa Pura (AP) II Kualanamu Internasional Airport (KNIA). Penggugat mempertanyakan serapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019 yang menganggarkan untuk pembayaran pengadaan dan pemasangan AC di garbarata terminal Bandara Kualanamu.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Munawwar Hamidi SH, didampingi hakim anggota Irwansyah dan Halimatussakdiah, dihadiri Direktur CV Marendal Mas, Syamsul Chaniago melalui kuasa hukumnya Dedi Pranajaya SH dan Sigit Purnomo SH. Sedangkan perwakilan PT Angkasa Pura II Wahana Grahawan di Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, Kamis (18/3).

Dalam jawaban penggugat dijelaskan, alasan force majeure karena Covid-19, bukanlah alasan yang tepat ditujukan oleh pemberi pekerjaan yaitu PT Angkasa Pura II kepada pelaksana pekerjaan yaitu rekanan CV Marendal Mas, untuk menunda pembayaran pekerjaan.

Disebutkan, dalam perjanjian nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang force majeure dijelaskan dalam hal terjadi force majeure, maka para pihak dapat mempertimbangkan kembali jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, namun bukan ditujukan agar terbebas atau menunda pembayaran.

Faktanya, penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan prestasi fisik mencapai 100 persen, pada 6 April 2020. Hal itu juga sudah dinyatakan PT AP II dalam berita acara pemeriksaan lapangan. Sehingga tergugat tidak dapat menarik kembali atau pura-pura tidak mengakuinya.

Kuasa Hukum Pengugat Dedi Pranajaya didampingi Sigit Purnomo usai sidang kepada wartawan mengatakan, kliennya juga mempertanyakan serapan anggaran 2019 PT Angkasa Pura II, karena tender pekerjaan itu adalah April 2019 dengan kontrak Juni 2019, serta penagihan pembayaran adalah April 2020.

“RKA 2019 sudah dianggarkan dan di waktu tender tatap muka pihak penitia tender sudah menyatakan uang sudah ada dan siap ditenderkan. Pertanyaannya sekarang kemana anggaran untuk pembayaran pengadaan dan pemasangan AC di garbarata terminal Bandara Kualanamu tersebut,” tanyanya.

Oleh sebab itu, Dedi mengakui bahwasanya dengan fakta fakta yang ada kliennya dapat memenangkan gugatan ini. “Kami nyakin, karena itu pembayaran adalah memang kewajiban mereka untuk membayar,” ungkapnya.

Sementara sebelumnya, kuasa hukum tergugat PT Angkasa Pura II, Wahana Grahawan pada sidang jawaban tergugat (eksepsi) atas gugatan rekanan sekira Rp1,8 miliar, yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam dipimpin Majelis Hakim, Munawwar Hamidi SH didampingi hakim anggota Halimatussakdiah dan Irwansyah, Kamis (4/3/2021) di PN Lubukpakam.

Dalam jawaban itu, diantaranya menyebutkan bahwa masa pandemi Covid-19 secara global menyebabkan penutupan kegiatan penerbangan yang sangat mempengaruhi kinerja dan pendapatan PT Angkasa Pura II. Dengan itu, pihaknya sudah mengajukan penundaan pembayaran kepada penggugat. (a16)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2