PALAS (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus tegas menyikapi kisruh {emerintahan Kabupaten Padanglawas, yang kini semakin meruncing dan meresahkan masyarakat.
Demikian sejumlah warga kepada Waspada, Kamis (26/1) menanggapi kisruh pemerintahan Padanglawas, bahkan nyaris terjadi bentrok di kantor Bupati Padanglawas sekira pukul 10.00 WIB, Kamis (26/1).
Seperti disampaikan H. Imron Harahap, SE, salah satu tokoh pemekaran Padanglawas, bahwa pemerintahan Padanglawas mulai menuai permasalahan sejak terbitnya surat Gubernur Sumut tentang pemberian kewenangan sebagai Plt Bupati kepada Wakil Bupati drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, M.Si November 2021 lalu.
Pemberian kewenangan sebagai Plt Bupati itu, menyusul Bupati H. Ali Sutan Harahap (TSO) terserang penyakit strokes pada Mei 2021 lalu dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Bupati.
Situasi pemerintahan Kabupaten Padanglawas memanas saat H. Ali Sutan Harahap (TSO), memberikan kewenangan sebagai Plt Sekda kepada Gojali, SE selaku Kadis Perindagkop dan UMKM menggantikan Arpan Nasution, Rabu (25/1) sesuai surat nomor: 800/376/2023.
Kemudian berselang beberapa saat di hari yang sama Plt Bupati Palas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, MSi, MH mencopot tiga [impinan OPD.
Termasuk Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM yang sebelumnya dijabat Gojali, SE digantikan H. Marza Jennova sebagai pelaksana tugas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dipercayakan kepada Drs. Irwan Halomoan Hasibuan sebagai pelaksana tugas, menggantikan Adi Saputra Hasibuan. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya dijabat Ahmad Faisal Siregar, digantikan H. Amir Soleh Nasution.
Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Kamis (26/1) segerombolan warga memasuki kantor Bupati Padanglawas dan mendesak untuk menduduki ruangan Sekda Padanglawas.
Bahkan setelah terjadinya mulut dan dorong-dorongan nyaris terjadi keributan. Tetapi karena pasukan keamanan, baik dari Satuan Pol PP dan Damkar bersama aparat keamanan dari Polres Padanglawas bertindak cepat sehingga bisa dikendalikan.
Bagaimanapun kondisi ini benar-benar membuat resah masyarakat, jangan sampai setelah terjadi pertumpahan darah, baru Pemprovsu dan Kemendagri mengambil sikap tegas.
Karena itu H. Imron Harahap berharap kepada Pemprovsu dan Kemendagri tegas dalam menyikapi persoalan pemerintahan Padanglawas, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. (a30/C)
