LIMAPULUH (Waspada): Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Indonesia (GPMI) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Batubara, Selasa (4/10). Mereka meminta Perda No: 05 Tahun 2017 ayat (1) tentang penempatan tenaga kerja lokal untuk dilaksanakan karena dinilai tidak terlaksana secara baik.
Koordinator aksi dan lapangan Budi Muhammad dan Helkin menegaskan, keberadaan nelayan di pesisir pantai Kabupaten Batubara terkesan tidak diperhatikan terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan untu memberdayakan mereka. “Ini kami alami sendiri sebab bagian dari anak nelayan,” ujarnya.
Selain menuntut diberdayakan, janji-janji politik pada kampaye Pilkada 2018 untuk disegerakan yakni memberikan Kartu Batubara Sehat, menambah jumlah mobil ambulans, satu unit untuk satu desa, meningkatkan SDM anak nelayan dan memberikan perlindungan Jamsostek.
Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Batubara untuk mengevaluasi jajaran Pemkab Batubara untuk melaksanakan fungsi lembaga pengawasan.
Kehadiran pengunjuk rasa diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Rusian Heri yang menyatakan permohonan maaf kepada mahasiswa dan pemuda untuk bertemu bupati. Sebab sedang bertugas ke luar daerah menjalankan misi sosial dalam rangka memberikan bantuan untuk bencana alam gempa bumi di Taput.
Mengenai tuntutan pengunjukrasa menurut Rusian, Pemkab Batubara telah melaksanakan, namun mungkin saja masih ada yang belum terpenuhi secara maksimal, ke depan akan ditingkatkan. Termasuk sisi SDM, menyekolahkan dua anak nelayan secara gratis di Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta dan secara pribadi program ini membanggakan sebab anak daerah diperhatikan pendidikannya. “Kedua anak nelayan ini berasal dari Tanjungtiram,” terangnya.
Kemudian memberikan asuransi nelayan dalam dua tahun, menurut informasi dari Dinas Kelautan telah terealisasi (2000/2021) sebanyak 4100 nelayan.
Terkait penambahan mobil ambulans tiap desa, akibat pandemi Covid-19 sehingga semua anggaran dilakukan refocusing dalam dua tahun. Untuk program kartu sehat di Dinkes hampir Rp15 M dialokasikan.
Pemkab juga membantu masyarakat miskin/kurang mampu maupun bagi ibu yang melahirkan secara gratis melalui Jampersal. Jamsostek sudah diberikan tapi kurang maksimal cara pemberiannya di Disnaker. “Adik-adik taya ke sana, pasti diberikan informasi yang jelas,” terangnya.
Bupati Zahir lanjut Rusian, sering berkantor kemari guna melakukan pembahasan bersama dirinya maupun Sekda hingga sore hari.(a.18)
