MADINA (Waspada): Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (GMPM) melakukan aksi demo di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Madina dan kantor Bupati Madina, Kamis, (03/08) siang.
Dalam aksinya, mahasiswa GMPN Madina menduga Plt Kadis PUPR Madina, Elpi Yanti Harahap terlibat dalam hal jual beli proyek di lingkup Dinas PUPR Madina.
“Kami menduga kuat Plt Kadis PUPR Madina telah bermain mata dan terlibat jual beli proyek. Bupati harus segera mencopot dan menonjobkan jabatannya karena ini sudah mencederai Bupati Madina” ungkap Ketua GMPM, Ahmad Hidayat Batubara dalam orasinya.
Selain jual beli proyek, GMPM juga menduga bahwa Plt Kadis PUPR Madina melakukan intervensi untuk memenangkan perusahaan pemenang tender ketika proses lelang. Namun, terkait hal ini Hidayat enggan menjelaskan lebih jauh perusahan mana yang mereka maksudkan mendapatkan keistimewaan.
Sekretaris Dinas PUPR Madina, Harisah Nasution yang merima massa GMPN menjelaskan jika pimpinannya (Plt Kadis PUPR_red) saat ini tidak bisa hadir berhubung lagi ada urusan kerja keluar kota.
Menanggapi hal tuntutan massa tersebut, Harisah mengatakan akan menyampaikan tuntutan massa GMPM kepada pimpinannya Elpi Yanti Harahap dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madina. Harisah juga menyebut bahwa Plt Kadis PUPR Madina sedang tugas luar kota sampai tanggal 4 Agustus dan saat ini dia ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) di Dinas PUPR Madina.
“Tuntutan adik-adik ini akan saya sampaikan kepada pimpinan dan pak Sekda, karena Ibu kadis sedang tugas luar kota dari tanggal 1 sampai tanggal 4 besok. Saya ditunjuk sebagai Pelaksana harian (Plh), ini Surat Perintah Tugas (SPT) nya” terang Harisah.
Massa kemudian melanjutkan demo ke kantor Bupati Madina dan diterima oleh Sekda Madina, Alamulhaq Daulay. Dalam hal ini, Sekda juga mengatakan akan menyampaikan tuntutan yang disampaikan massa GMPM kepada Bupati Madina, HM Jafar Sukhairi Nasution.
“Akan saya sampaikan kepada pak Bupati, sekarang beliau tidak berada di sini, sedang berada di luar kota,” katanya.
Ketua GMPM pun menegaskan apabila dalam jangka waktu 3×24 jam tuntutan yang mereka sampaikan itu tidak ditanggapi dan disahuti dengan baik, maka akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid II.
“Jika dalam waktu 3×24 jam tidak ditanggapi ataupun disahuti dengan baik oleh Bupati Madina, maka kita akan melakukan aksi lagi 4 atau 5 hari mendatang di depan kantor bupati, kejari dan Dinas PUPR,” sebutnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa GMPM Madina yakni pertama, Meminta Bupati Madina untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Madina karena dinilai banyaknya proyek yang bermasalah yang dikerjakan Dinas PU-PR Madina.
Kemudian yang kedua, Meminta Bupati Madina untuk mencopot dan menonjobkan Plt Kadis PUPR Madina karena diduga kuat terlibat jual-beli proyek dan diduga adanya intervensi dalam pelelangan tender untuk memenangkan perusahaan rekanannya.
Ketiga, Meminta Bupati Madina untuk menindak tegas Kadis PUPR Madina karena diduga salah satu mafia proyek di lingkup Dinas PUPR Madina yang telah merusak pemerintah Mandailing Natal.
Keempat, Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Madina untuk segera membersihkan seluruh oknum mafia proyek di lingkup Dinas PUPR Madina.
Kelima, Meminta Kepala Kejakasaan Negeri Madina untuk segera memanggil dan periksa Kadis PUPR Madina karena diduga kuat terlibat jual beli paket/proyek serta diduga adanya intervensi untuk memenangkan perusahaan rekanannya.
Keenam, Meminta Kejari Madina untuk memeriksa Kadis PUPR Madina terkait banyaknya proyek yang diduga mangkrak dan cenderung dikerjakan asal jadi.
Ketujuh, Meminta Kejari Madina untuk memeriksa SPJ Kadis PUPR Madina karena diduga kuat ada manipulasi SPJ.
Kedelapan, Meminta Kejari Madina untuk tidak main mata dengan Kadis PUPR Madina yang diduga kuat sebagai mafia proyek di Pemkab Madina.
Terakhir, massa meminta Kadis PUPR Madina untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. (cah)
