Waspada
Waspada » Gejolak AKD DPRD Deliserdang, PAPBD Terancam Molor
Headlines Sumut

Gejolak AKD DPRD Deliserdang, PAPBD Terancam Molor

Sekwan DPRD Deliserdang, Rahmad beberapa waktu lalu. Waspada/Edward Limbong
Sekwan DPRD Deliserdang, Rahmad beberapa waktu lalu. Waspada/Edward Limbong

DELISERDANG (Waspada): Persoalan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Deliserdang yang hingga kini masih bergejolak membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019.

Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2020 Kabupaten Deliserdang terancam molor (bertambah lama) atau tidak bisa dilaksanakan.

Bahkan hingga Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Deliserdang, Rahmad memastikan tidak ada dana pengeluaran maupun tunjangan pembayaran mengatasnamakan AKD Deliserdang, dikarenakan masih bergejolaknya persolaan AKD saat ini.

“Ini (hari) mau pergi ke Ditjen Otda Mendagri, soalnya hasil belum ada turun,  makanya mau kami susul. Kami mau tanyakanlah ini (persoalan AKD).

Sampai sekarang belum ada jawaban dari orang itu (Ditjen Otda) makanya kita jemput bola,” kata Rahmad kepada Waspada, Rabu (11/3).

Dijelaskan Rahmad, bahwa dirinya berangkat ke Jakarta untuk menjemput penyelesaian AKD ke Ditjen Otda, sebab hingga saat ini belum juga turun surat tersebut, Kata Rahmad

Penjemputan bola inipun dilakukan karena DPRD Deliserdang mau melakukan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019 sementara AKD belum rampung.

“Kalau di perhitungkan bulan bulan empat (April) inilah (LKPJ), karena kalau LKPJ itu nanti gak disahkan, gak bisa kita nyusun PAPDB, itulah masalahnya sekarang. Ya jemput bola lah ini (selesaikan AKD),” jelasnya.

Sementara itu ketika disinggung mengenai 7 fraksi yang telah membentuk AKD dan adanya Ketua, Wakil Ketua, Seketaris maupun anggota komisi, apakah telah mendapatkan tunjangan.

Sekwan memastikan belum ada mendapatkan tunjangan bahkan untuk makan yang mengatasnamakan AKD belum ada dibayar.

Sedangkan untuk periode masa jabatan 2014-2019 lanjut Rahmad, untuk tunjangan yang didapatkan Ketua, Seketaris dan Wakil Ketua berkisaran Rp 400 atau 500 ribu/bulan. “Belum ada kita bayarkan apapun untuk AKD,” tandasnya. (cel)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2