Waspada
Waspada » Gegara Tak Bayar PBB, Camat Porsea Tak Teken Surat Miskin Warganya
Headlines Sumut

Gegara Tak Bayar PBB, Camat Porsea Tak Teken Surat Miskin Warganya

Camat Porsea, Robert Manurung. Waspada/Ist
Camat Porsea, Robert Manurung. Waspada/Ist

TOBA (Waspada) : Laura Rianty Nadeak, 23, warga Jln.Pematang Siantar Dusun III, Desa Simpang Siguragura, Kec. Porsea, Kab. Toba menjadi korban kebijakan Camat Porsea, Robert Manurung yang tidak berpihak kepada warga miskin.

Sebelumnya, Laura harus melahirkan anak pertamanya dengan operasi caesar di Rumah Sakit Umum Porsea, Senin (3/8) malam sekira pukul 18.00 Wib karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk pasca berusaha melahirkan secara normal.

Laura merupakan keluarga miskin dan hanya menumpang tinggal di rumah kerabatnya di Porsea. Mengingat kondisi Laura semakin kritis, pihak RSU Porsea menyarankan agar Laura menjalani operasi caesar.

Pihak keluargapun panik, selain tidak memiliki dana, satu satunya upaya yang bisa dilakukan dengan mengurus surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dengan diketahui Camat Porsea.

Sayangnya, Camat Porsea Robert Manurung tidak mau meneken surat keterangan tidak mampu tersebut dengan alasan yang aneh.

Robert sebelumnya meminta bukti pembayaran PBB milik Laura ataupun bukti pembayaran PBB keluarga tempat Laura tinggal. Pernyataan Camat Porsea tersebut sontak mengecawakan pihak keluarga Laura.

Mikhael Pasaribu selaku wali Laura mengaku kaget dan kecewa dengan alasan Camat Porsea tersebut dan mempertanyakan apa hubungan PBB dengan surat keterangan tidak mampu yang sedang diurusnya.

“Sangat kecewa atas perlakuan Camat Porsea yang saya nilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Apa hubungannya tanda pembayaran PBB saya dengan Laura, sementara dia hanya tinggal menumpang di rumah saya dan sudah beda KK?,” ujar Mikhael.

Padahal sebelumnya, kata Mihkael, Bupati Toba memiliki program KIS gratis yang anggarannya ditampung Pemkab Toba.

“Kita tau program itu ada dan masih berjalan, makanya kita urus surat keterangan tidak mampu ini. Sayangnya justru diminta bukti pembayaran pajak. Dia (Camat) lebih mengutamakan pajak daripada nyawa warganya. Benar benar sudah matilah hati nurani Camat Porsea ini,” keluh Mihkael.

Kalau Mau Menuntut Hak, Bayar Dulu Kewajiban

Camat Porsea, Robert Manurung ketika dikonfirmasi Waspada, Rabu (5/8) mengaku tidak mau meneken surat keterangan tidak mampu tersebut karena alasan pihak keluarga tidak mampu menunjukkan bukti pembayaran PBB.

“Saya selaku Camat dibebani pajak, jadi setiap warga yang meminta haknya harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya yaitu wajib pajak,” ujar Robert.

Ketika ditanyakan lebih lanjut, mana lebih penting nyawa warganya atau bukti pembayaran PBB? dengan tegas Robert mengatakan harus terlebih dahulu membayar kewajiban pajaknya baru dia berkenan menandatangani berkas tersebut.

“Kan masyarakat kalau ada mau meminta haknya, bayar dulu kewajibannya yaitu PBB. Kalau dia menumpang ke rumah saudaranya, ya PBB rumah saudaranya itulah dibayar dan buktinya ditunjukkan. Kalau kita mau menuntut hak, bayar dulu kewajibannya. Jadi apa kami tidak boleh menagih pajak?. Tugas kami di sini meningkatkan pendapat daerah melalui PBB,” pungkas Robert.

Pernyataan Camat Porsea ini dinilai tidak adil dan terlalu berlebihan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapanuli Raya, Andrey Simatupang memprotes keras tindakan Camat Porsea ini.

“Betul PBB itu kewajiban masyarakat tapi harus dilihat dulu kasusnya, kalau memang warganya tidak mampu dan butuh pertolongan cepat karena menyangkut nyawa, maka harus diutamakan. Terlebih di masa pandemi ini, layanan kesehatan menjadi proritas utama pemerintah,” tegas Andrey.

Selanjutnya, secara tertulis, pihaknya juga akan menyurati Bupati Toba untuk meminta klarifikasi sekaligus tanggungjawab pemerintah atas layanan kesehatan masyarakat tidak mampu.

“Kita akan pertanyakan ini langsung ke Pak Bupati. Jujur, kita sangat terpukul dengan perlakuan Camat Porsea yang lebih mengutamakan PBB daripada nyawa manusia. Sekali lagi kita akan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas keselamatan warganya,” pungkas Andrey Simatupang.(a36)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2