AEKKANOPAN (Waspada) : Dalam penyampaian pandangan umum dan pembahasan Ranperda tentang nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2022 Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Fraksi NasDem berikut lintas 7 fraksi meminta Bupati mencopot Kadis PU dan mengganti Sekda Labura.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem Arif Ripai di ruang rapat paripurna, Senin (12/9) tentang pembahasan Ranperda P-APBD TA 2022 dengan agenda penyampaian pandangan umum lintas fraksi.
Dengan tegas, Ketua Fraksi NasDem menyebutkan 10 poin saran dan pendapat diantaranya merekomendasikan pada bupati mencopot Kadis PU karena dinilai tidak mampu menterjemahkan visi Labura Hebat.
“Kami merekomendasikan pada bupati untuk mencopot Kadis PU, dimana masih banyak ruas jalan kecamatan dan kabupaten masih rusak berat terutama Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong “, kata Arif Ripai.
Kemudian pandangan umum lintas 7 fraksi yang disampaikan Buhori Tanjung meminta dan mendesak untuk mengganti Sekda Labura agar rasa optimis dan kemesraan di dua lembaga berjalan dengan baik.
Dari 27 poin pandangan umum lintas 7 fraksi, poin 13 dan 23 menjadi catatan penting Bupati Labura dimana persoalan infrastruktur jalan dan segera mengganti Sekda Labura.
“Untuk meningkatkan capaian kinerja, perlu keharmonisan satu dinas dengan yang lain. Perlu dibangun komunikasi yang baik antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dalam hal ini termasuk Sekda yang tegas dan handal”, ucap Buhori membacakan poin ke-13.
“Kita rasakan saat ini, perlu kiranya dan sifatnya sangat mendesak untuk mengganti Sekda Labura agar rasa optimis dan kemesraan di dua lembaga berjalan dengan baik”, sambung Buhori dari Fraksi Hanura mewakili lintas 7 fraksi.
Namun poin ke-23 disinggung juga agar pemerintah daerah mempercepat akses pembangunan ke Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong.
Sekda Labura M Suib pada Waspada saat dimintai tanggapannya terkait rekomendasi pencopotan dirinya dari jabatan dengan santai mengatakan bahwa pandangan fraksi tentunya dihargai dan disikapi dengan bijaksana.
“Pandangan fraksi ini tentunya kita hargai dan disikapi dengan bijaksana. Jabatan ini adalah amanah yang diberi kepercayaan oleh pimpinan atas ridho Allah SWT, tugas kita adalah menjalankan dengan sebaik baiknya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku”, katanya. (c04).
