PEMATANGSIANTAR (Waspada): Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Pematangsiantar mengharapkan agar Perubahan APBD (PAPBD) tahun anggaran (TA) 2023 benar-benar demi mewujudkan berbagai program pembangunan.
“Ke arah yang lebih baik dan semakin meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat,” sebut FPG melalui juru bicaranya Hendra PH Pardede dalam rapat paripurna DPRD saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar keuangan Wali Kota mengenai Ranperda PAPBD TA 2023 di gedung Harungguan DPRD, Jl. Adam Malik, Selasa (12/9).
Sekaligus, lanjut Hendra, menentukan langkah-langkah progresif dalam pelaksanaannya. “Hingga berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk mengawal dan menuntaskan berbagai agenda penting itu dapat terlaksana sebagai wujud tanggung jawab Pemko bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.”
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Netty Sianturi meminta Dinas PUTR agar pengerjaan ringroad saat ini dapat terfokus pada beberapa titik, khususnya di Kel. Nagahuta menuju Simpang Dua. “Kami menilai hal itu dapat memanfaatkannya untuk menghindari kemacetan pada hari-hari tertentu, khususnya pada saat perayaan hari besar dan hari raya.”
Sedang Fraksi PAN Persatuan Indonesia melalui juru bicaranya Nurlela Sikumbang menilai guna mendukung Pematangsiantar sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal, Pemko agar lebih memperhatikan secara persuasif pelestarian budaya Simalungun, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
Sementara, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ilhamsyah Sinaga berharap Pemko dalam mewujudkan visi jangka panjang harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktifitas pada sektor unggulan yakni sebagai pusat pendidikan, budaya dan pariwisata, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.
“Untuk mengaktualisasikan hal itu, harus mempunyai daya saing di berbagai sektor dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Juga memberikan solusi konstruktif yang dapat jadi referensi dalam memperbaiki kinerja pada pelaksanaan PAPBD TA 2023” imbuh Ilhamsyah.
Kemudian, Fraksi PDIP melalui juru bicara Immanuel Lingga meminta Pemko menambah kuota kamera CCTV sejumlah titik yang rasanya perlu atau rawan di Pematangsiantar. “PDIP menilai pemasangan kamera CCTV dapat memantau dan merekam aktivitas di area yang beresiko terhadap keselamatan publik seperti persimpangan, tempat parkir dan transportasi umum.”
“Jika terjadi kecelakaan, kehilangan barang atau kerusakan kendaraan, khususnya tindak kejahatan, kamera CCTV memberikan titik terang untuk menggali detail kejadian. Bahkan tidak jarang pula kamera CCTV jadi barang bukti atas tindakan kejahatan yang terjadi di suatu tempat,” imbuh Immanuel.
Pemandangan umum Fraksi Hanura melalui juru bicara Suhanto Pakpahan menyebutkan kondisi perubahan iklim global yang terjadi saat ini telah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Pematangsiantar.
Perubahan cuaca ekstrem yang terjadi, lanjut Suhanto, menyebabkan kerusakan lingkungan dan tempat tinggal warga. “Demikian juga terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, Fraksi Hanura meminta Wali Kota lebih serius dan peduli terhadap masyarakat Pematangsiantar.”
“Kami meminta Pemko agar segera melakukan tindakan-tindakan antisipatif dengan mempersiapkan regulasi penanganan bencana dan kesiapan mitigasi serta operasi pasar murah untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, hingga dapat tersalur langsung ke masyarakat. Dengan demikian, tercipta rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat,” sebut Suhanto.
Fraksi Nasdem dalam pemandangan umum melalui juru bicaranya Janiapoh Saragih mengutarakan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target-target pembangunan daerah. “Salah satu indikatornya dengan terealisasinya seluruh program dan kegiatan yang telah terancang.”
Pada kesempatan itu, Fraksi Nasdem mempertanyakan strategi Wali Kota agar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD TA 2023 menekannya seminimal mungkin atau bahkan menjadi nol.
Ketua DPRD Timbul M Lingga yang memimpin rapat dan mendampingi Wakil Ketua Ronald D Tampubolon menskors rapat dan menyatakan akan membuka kembali Rabu (13/9) untuk mendengar jawaban Wali Kota.
Tampak hadir Wali Kota Susanti Dewayani, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD dan camat Pemko serta lainnya.(a28)
