SIDIKALANG (Waspada): Seratusan masyarakat Dairi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Dairi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Dairi di Jln. SM Raja Sidikalang Sabtu (1/10) berkaitan dengan tidak dibahas dan disahkanya P-APBD Tahun 2022.
Massa meneriakkan bahwa, DPRD adalah wakil rakyat, bukan wakil pejabat, DPR harus memikirkan nasib rakyat. “Jangan gadaikan amanah rakyat demi cuan. P-APBD gagal rakyat sengsara, pembangunan tertunda,” teriak mereka.
Selain itu, massa menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Kabupaten Dairi. Diminta kepada DPRD untuk turun dan mempertanggung jawabkan kebijakan yang tidak memikirkan rakyat.
Perwakilan masyarakat akhirnya diperkenankan masuk ke Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Dairi yang kebetulan sedang melaksanakan Sidang Paripurna istimewa Hari Jadi ke-75 Kabupaten Dairi.
Sebelum diperkenankan masuk ke Ruang Rapat Paripurna, di depan Gedung DPRD Abdul Angkat dalam orasinya sangat menyayangkan sikap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Tupoksinya. Padahal, pembahasan dan pengesahan P-APBD adalah merupakan tugas DPRD yang diamanahkan rakyat.
Raja Ardin Ujung, juga mantan Anggota DPRD Dairi sangat menyesalkan sikap Anggota DPRD Dairi yang tidak melakukan pembahasan P APBD Tahun 2022.
Padahal, P-APBD sangat dibutuhkan banyak orang seperti pembayaran gaji para Tenaga Harian Lepas (THL), petugas kebersihan dan termasuk penggajian P3K Kabupaten Dairi.
Bahkan Raja Ardin yang mengaku pemegang hak ulayat mengatakan bahwa dulu nenek moyang dan para orangtua terdahulu menyerahkan lokasi perkantoran DPRD dan Kantor Bupati Dairi adalah untuk kepentingan umum serta untuk mensejahterakan rakyat.
Pada kesempatan itu Raja Ardin Ujung mengancam akan menyegel Kantor DPRD jika tidak memberi jawaban atas tidak dibahasnya dan disahkannya P-APBD Tahun 2022.
Aksi diikuti sejumlah tokoh diantaranya, H.Raja Ardin Ujung, Abdul Angkat, H.Ammad Bako, tokoh masyarakat Aceh Masiwardi, Poltak Sihombing, Delpi Masdiana Ujung, Saut Ujung.(a25/B)