Firma Hukum Indonesia Raya, Minta Ephorus HKBP Hormati Proses Hukum - Waspada

Firma Hukum Indonesia Raya, Minta Ephorus HKBP Hormati Proses Hukum

  • Bagikan

Tarutung,(Waspada); Sepuluh Pengacara kondang yang tergabung dalam Firma Hukum Indonesia raya yang berkantor di Kota Madya Bekasi (Jawa barat) minta Ephorus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pdt Dr Robinson Butarbutar menghormati proses hukum yang ada, jangan paksakan kehendak untuk menjalankan SK mutasi terhadap Pendeta HKBP Resort Untemungkur, Pendeta HKBP Resort Siborongborong Distrik XVI Humbang Habinsaran.


“Kami minta agar agar Ompui Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PN (Pengadilan Negeri) Tarutung. Gugatan klien kami atas nama Pdt Sahat MS Tinambunan STh (Pendeta HKBP Resort Untemungkur) masih tahap mediasi, Selasa (30/11). Jangan timbulkan konplik ditengah tengah Jemaat HKBP. Mari kita buat suasana kondusif ditubuh HKBP”ujar Maruhum Sirait SH.MH Ketua Tim Pengacara yang tergabung dalam Firma Hukum Indonesia Raya kepada “Waspada”, Jumat (26/11) di Tarutung.


Maruhum Sirait menyebut, kliennya (Pdt Sahat MS Tinambunan) tunduk dan sangat loyal kepada pucuk pimpinan HKBP. Selalu mentaati aturan yang ada ditubuh HKBP. Jadi bukan melawan atau semacamnya. Namun jika diperlakukan tidak adil dengan memutasikannya tanpa mengacu kepada aturan yang ada, tanpa ada unsur kesalahan dan masalah, sudah tentu tidak diterima.


“Perbuatan tergugat (Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar) yang mengeluarkan SK mutasi NO 369/Pdt/SK/03/20121 tanggal 24 Maret 2021 terhadap Pdt Sahat MS Tinambunan STh selaku Pendeta HKBP Resort Untemungkur adalah secara sepihak. Dan merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka sepatutnya Ompui Ephorus HKBP mencermatinya. Jangan paksakan kehendak sepihak untuk melaksanakan mutasi tersebut. Sebab klien kami menyebut akan ada pelaksanaan Sk tersebut hari Minggu (28/11) ini.

Sebaiknya ditunda dulu dan mencabut SK mutasi tersebut, sehingga suasana kondusif tetap tercipta ditengah tengah Jemaat HKBP Untemungkur – Muara. Tidak boleh ada pemaksaan yang dapat memicu konplik horizontal ditengah Jemaat HKBP”ujar Maruhum Sirait.
Sebelumnya diberitakan, dinilai otoriter dan melakukan perbuatan hukum, Pdt Sahat MS Dinilai otoriter dan melakukan perbuatan melawan hukum, Pdt Sahat MS Tinambunan STh melalui sepuluh (10) kuasa hukumnya yang tergabung dalam Firma Hukum Indonesia Raya, gugat Ephorus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pdt Dr Robinson Butarbutar di PN (Pengadilan Negeri).


Pengacara yang tergabung dalam Firma Hukum Indonesia Gugatan diajukan di PN Tarutung, karena Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar melakukan kesewenangwenangan terhadap klien kami Pdt Sahat MS Tinambunan yang melakukan mutasi tanpa mengacu kepada aturan yang ada. Penggugat masih 1 tahun 8 bulan melaksanakan tugas pelayanan sebagai Pendeta HKBP Resort Untemungkur Distrik XVI Humbang Habinsaran dan belum habis masa periodesasinya, dan bahkan tidak ada melakukan kesalahan maupun permasalahan.

Ini namanya pimpinan HKBP yang otoriter. Klien kami (Pdt Sahat MS Tinambunan STh) sangat heran, kenapa begitu sikap seorang pimpinan Gereja tanpa memperhatikan kepatutan dan aturan di tubuh HKBP yakni ketentuan Personalia HKBP NO 112/L08/II/2018 Bab V pasal 15 ayat 3. Itu sama saja melawan hukum, klien kami tidak terima dengan perlakukan Ephorus HKBP itu”ujar Maruhum Sirait.


Disebutkan,masih beberapa bulan menjabat sebagai Ephorus HKBP, Pdt Dr Robinson Butarbutar telah mengeluarkan banyak SK mutasi bagi para pelayanan HKBP (Pendeta) tanpa mengetahui masa pelayanan para Pendeta yang ditempatkan di suatu tempat pelayanan. Bahkan ada yang dimutasi tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga bikin kacau balau dan memicu konplik. “Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Dan sebaga reaksi keras datang dari Jemaat dan penatua Gereja HKBP Untemungkur yang menolak SK mutasi Pdt Sahat MS Tinambunan STh. Dan membuat surat tertulis kepada Ephorus HKBP yang menyatakan tetap mempertahankan Pdt Sahat MS Tinambunan STh sebagai Pendeta Resort HKBP Untemungkur”kata Maruhum Sirait
Ditambahkan, Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar (tergugat) sebagai pucuk pimpinan tertinggi di HKBP yang mengeluarkan SK mutasi terhadap Pdt Sahat MS Tinambunan STh, dikeluarkan secara sepihak tanpa dasar yang jelas sehingga sudah melanggar hak hak dari penggugat.

“Parahnya lagi, penggugat telah menerima surat peringatan I,II,III secara bersamaan dan sekaligus dalam satu amplop sekitar bulan September 2021. Ini jelas bertentangan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan surat peringatan ditubuh HKBP”katanya.
Sementara itu, dalam gugatannya, penggugat menyebut dalam pokok perkara menyatakan dalam hukum bahwa penggugat sah sebagai Pendeta HKBP yang ditahbiskan pada tanggal 19 juni 2005. Menyatakan SK (Surat Keputusan) dan ketetapan SK penggugat sebagai Pendeta Resort HKBP Untemungkur yaitu SK dan Ketetapan NO 151/Pdt/SK/05/2019 tanggal 6 Mei 2019 masih tetap berlaku sampai habis masa periodisasi penggugat di HKBP Resort Untemungkur.

Menghukum tergugat (Ephorus HKBP) mencabut SK mutasi dan mengembalikan hak dan kewajiban penggugat sebagai Pendeta Resort HKBP Untemungkur dalam keadaan baik untuk dapat melayani dengan leluasa. Menghukum tergugat (Ephorus HKBP) membayar ganti rugi moril kepada penggugat sebesar Rp1 miliyar.


Sementara itu,kuasa hukum tergugat, Jonggi Simanjuntak SH kepada “Waspada”, Kamis sore (25/11) di Tarutung menegaskan, tidak ada periodesasi di jabatan Pendeta HKBP Resort. “Yang ada periodesasi adalah 5 pimpinan HKBP yakni Ephorus HKBP, Sekjen HKBP dan tiga Kepala departemen, Praeses HKBP dan anggota MPS. Itu saja. Jadi jangan mengadu domba”ujar Jonggi Simanjuntak.


Jonggi mengatakan, masalah beda pilihan pada Sinode Godang HKBP seperti yang disebutkan penggugat, itu keliru. Tidak ada kaitannya dengan SK mutasi. Mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Pendeta Resort. Sehingga Ephorus HKBP berupaya untuk merangkul semua Pendeta. “Jadi jangan gagal paham dalam memahami aturan dan peraturan dalam HKBP. Jadilah sebagai Pendeta HKBP yang punya tohonan. Yang jelas, tidak benar Ompui Ephorus HKBP otoriter. Selalu mengedepankan kasih dan aturan yang berlaku. Ciptakanlah suasana kondusif”ujar jonggi Simanjuntak. (a09)

Keterangan Foto :
Maruhum Sirait SH.MH Ketua Tim Firma Hukum Indonesia Raya. (Waspada/Parlin Hutasoit)

  • Bagikan