Waspada
Waspada » Eksekusi Lahan Sengketa Diduga Berbeda Dengan Putusan MA
Sumut

Eksekusi Lahan Sengketa Diduga Berbeda Dengan Putusan MA

 

DOLOKSANGGUL (Waspada):  Eksekusi lahan sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung di Desa Siborboron, Kec. Sijamapolang Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas), Rabu (14/4) diduga berbeda dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA) sehingga menuai protes dari warga.

Dalam petikan amar putusan kasasi, pada perkara Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN Trt, tertera objek sengketa lahan seluas 2200 meter persegi  jusru berada di wilayah administrasi pemerintahan Desa Hutabagasan Kec. Doloksanggul, dan bukan di wilayah administrasi pemerintahan Desa Siborboron Kec. Sijamapolang.

Dalam surat pemberitahuan PN Tarutung, Nomor : W2.U6/380/HK.02/3/2021, yang ditandatangani ketua PN Tarutung, Golom Silitonga, juga menyebutkan bahwa constatering atau pencocokan terhadap objek  perkara/eksekusi sebagaimana yang dimohonkan Manat Sibarani bertempat di Goting Darat, Desa Hutabagasan Kec. Doloksanggul Kab. Humbahas.

Menyikapi itu, Leo Nababan dan Januari Tampubolon selaku penasehat hukum tergugat a/n, Santaria boru Sihite Dkk bersama sebagian besar warga Desa Siborboron menolak tegas putusan kasasi dan upaya pencocokan objek perkara di lokasi dimaksud.

Dikatakan bahwa amar  putusan MA Nomor: 204K/Pdt/2019 jo putusan PT Medan Nomor: 428/PDT/2017/PT MDN. Putusan PN Tarutung Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Trt  tentang letak atau alamat objek terperkara dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan objek tanah yang akan dieksekusi.

Dimana menurut mereka, alamat dalam amar putusan terletak di Desa Hutabagasan Kec. Doloksanggul, sementara objek yang akan di eksekusi terletak di Desa Siborboron  Kec. Sijamapolang. Dengan demikian antara letak objek dalam amar putusan berbeda dan tidak sesuai dengan objek tanah yang akan dieksekusi. Sehingga putusan tersebut adalah non executable atau tidak dapat di eksekusi.

Pihak tergugat yang mendapat dukungan dari masyarakat sekitar serta Lembaga hukum Leo Nababan, SH & associates selaku pendamping termohon mengaku akan terus melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang dinilai keliru.

Penjabat Kepala Desa Siborboron, Jonpader Simanullang  dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa objek tanah terpekara yang diperiksa constatering sebelum dan selanjutnya akan dilaksanakan PN Tarutung tanggal 14 April 2021 terletak di dusun IV Desa Siborboron Kec. Sijamapolang Kab. Humbahas. Dan bukan termasuk dalam wilayah Desa Hutabagasan Kec. Doloksanggul, sebagai mana dimaksud dalam amar putusan.
Ditegaskan juga bahwa Desa Siborboron tidak pernah dimekarkan dari Desa Hutabagasan. Batas-batas Desa Siborboron tidak pernah berpindah atau bertambah maupun mengalami pergeseran dari wilayah hutabagasan baik secara administrasi maupun secara factual.

Sementara, juru sita PN Tarutung, Endy Jeremes Ayal kepada wartawan terkait adanya perbedaan letak objek dalam amar putusan dengan objek tanah yang akan di eksekusi, mengaku bahwa dirinya hanya menjalankan ketetapan Pengadilan.

Disoal apakah PN Tarutung tidak melakukan verifikasi atau penelitian terhadap materi gugatan yang diajukan penggugat, Endy mengaku bahwa selama proses sidang gugatan berlangsung pihaknya tidak ada menerima keberatan dari pihan manapun.

Ironinya, Endy bersikeras mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara letak objek isi amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi. Sebab menurutnya Desa Siborboron telah di mekarkan pada Desember 2020 sementara gugatan dimulai tahun 2016 lalu. Sehingga menurutnya putusan tersebut sah dilakukan.

Sementara, Asisten Pemerintahan Setdakab Humbahas, Makden Sihombing dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa Pemkab Humbahas tidak pernah sama sekali melakukan pemekaran Desa Siborboron dari Desa Hutabagasan.

“Tidak ada pemekaran desa yang kita lakukan di tahun 2020. Bila ada informasi demikian, itu adalah informasi keliru,” katanya. (cas)

Ket Foto: JURU Sita PN Tarutung, Endy Jeremes saat membacakan ketetapan eksekusi di hadapan masyarakat. Waspada/ist

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2