JAKARTA (Waspada): Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dalam kegiatan tersebut, Kamis (8/8), menuturkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen,” terang Ghufron.
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik
“Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufron.
Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan. Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah pelayanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.
“Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrian secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama,” kata Ghufron.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kisaran Sri Widyastuti, merasa bangga atas capaian dua kabupaten yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kisaran, yakni Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Batu Bara yang telah meraih gelar UHC pada tahun 2023.
“Kita patut berbangga sampai dengan bulan Agustus 2024, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Batu Bara tetap dapat mempertahankan gelar UHC. Semua ini terjadi atas hasil kerja keras banyak pihak, baik Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara serta dukungan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program JKN ini,” jelas Widy.
Widy menyampaikan bahwa tercatat sebanyak 178.147 jiwa dari total 183.636 jiwa penduduk Kota Tanjungbalai telah terlindungi jaminan kesehatan melalui Program JKN. Menurut Widy, capaian ini telah melampaui target nasional sebesar 95 persen.
“Capaiannya sudah mencapai 97,01 persen dari total masyarakat Kota Tanjungbalai yang telah terlindungi jaminan kesehatannya. Ini tentunya capaian yang perlu kita apresiasi bersama. Kita usahakan agar semakin hari jumlahnya akan terus meningkat agar seluruh warga Kota Tanjungbalai mendapatkan hak untuk perlindungan jaminan kesehatannya. Tugas kita belum selesai karena sebanyak 5.489 jiwa masyarakat Kota Tanjungbalai yang belum terlindungi jaminan kesehatannya,” kata Widy.
Sedangkan untuk Kabupaten Batu Bara sebanyak 447.655 jiwa penduduk Kabupaten Batu Bara telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 460.100 jiwa atau sebesar 97,30%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Batu Bara telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
“Kita ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah membantu terwujudnya prestasi capaian UHC ini,” kata Widy. (a02/a19/a20)
