Waspada
Waspada » Dugaan Korupsi DBH PBB Labura: Hukum Jangan Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas
Sumut

Dugaan Korupsi DBH PBB Labura: Hukum Jangan Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

AEKKANOPAN (Waspada): Baru-baru ini Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) H. Kharuddin Syah memberikan kesaksian dalam persidangan atas dugaan kasus korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sektor perkebunan tahun 2013, 2014, 2015 merugikan keuangan negara sebesar Rp2,1 miliar.

Sidang digelar di ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/10). Dalam persidangan tersebut Bupati Labura H. Kharuddin Syah mengaku ada menerima Rp500 juta, namun uang tersebut sudah dikembalikan ke kas Pemkab Labura.

Pengakuan Bupati Labura dalam persidangan tersebut direspon salah seorang anggota Komisi A DPRD Kabupaten Labura Zaharuddin Tambunan.

Kepada Waspada, Kamis (8/10), Zaharuddin Tambunan mengatakan, atas pengakuan Bupati Labura dalam persidangan tersebut semestinya penegak hukum khususnya PN Medan menetapkan H. Kharuddin Syah sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi DBH PBB sektor perkebunan.

“Hukum jangan tajam ke bawah tumpul ke atas, Bupati Labura sudah selayaknya ditetapkan sebagai terdakwa, karena 3 orang bawahannya sudah ditahan yaitu 2 orang mantan Kadis BPKAD yakni Ahmad Fuad Lubis menjabat tahun 2013 dan Faizal Irwan Dalimunthe menjabat tahun 2014-2015. Kemudian penyidik menahan seorang Kabid Pengelolaan BPKAD Armada Pangaloan”, katanya.

Zaharuddin yang juga Kader PKS menambahkan, terkait hukum berlaku pada siapa aja, tak terkecuali pada kepala desa, tapi Bupati Labura juga diduga tersangkut hukum. Istilah mengembalikan dana yang menjadi temuan bukan solusi, namun hukumnya harus tetap di jalankan sebagai efek jera pada siapa pun yang melakukannya.

“Hukum harus ditegakkan karena ada yang mengembalikan tapi ditahan, sementara bupati mengakui menerima Rp500 juta dan mengembalikan ke kas daerah belum juga ditahan. Kalau bupati dibebaskan dari jeratan hukum artinya keadilan tidak merata”, imbuhnya.

Seandainya PN Medan membebaskan Bupati Labura dari jeratan hukum, mestinya 3 orang terdakwa tidak ditahan dan dibebaskan juga. Jangan sampai 3 orang terjerat kasus dugaan korupsi DBH PBB sektor perkebunan divonis bersalah, namun Bupati Labura bebas dari jeratan hukum hal ini menjadi polemik di mata publik, pungkas Zaharuddin. (C04/B)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2