Waspada
Waspada » Dugaan KKN Pengadaan Masker Di Desa Sei. Siur Bergulir Ke Kejaksaan
Headlines Sumut

Dugaan KKN Pengadaan Masker Di Desa Sei. Siur Bergulir Ke Kejaksaan

PENGADAAN masker bersumber dari DD di Desa Sei. Siur, Kec. Pangkalansusu, menuai sorotan. Waspada/Asrirrais
PENGADAAN masker bersumber dari DD di Desa Sei. Siur, Kec. Pangkalansusu, menuai sorotan. Waspada/Asrirrais

 

PANGKALANSUSU (Waspada): Masalah dugaan KKN pengadaan masker bersumber dari Dana Desa (DD) di Desa Sei. Siur, Kec. Pangkalansusu T.A 2020 masuk dalam objek pemeriksaan Cabjari Langkat di P. Brandan.

Masalah pengadaan masker untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) ini termasuk salah satu dari dugaan penyimpingan atau penyelewengan DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sedang ditangani pihak kejaksaan.

Hasrizal, SH, salah seorang pemerhati hukum di Langkat kepada Waspada. id, Kamis (20/5), mengatakan, pengadaan maker menggunakan uang negara, karena itu, jika ada indikasi KKN, maka para pihak yang terlibat harus diusut.

Mantan Staf Ahli DPRD Langkat itu sangat menyesalkan jika ada oknum yang ingin mencari laba di tengah situasi pandemi Covid-19. “Kita tentu tidak menginginkan adanya korupsi sekecil apapun di tengah situasi pandemi seperti saat sekarang ini,” tukasnya.

Menurut dia, jika terbukti ada upaya oknum untuk mencari keuntungan di tengah situasi bencana ini, maka oknum yang terlibat harus diseret sampai ke pengadilan dan dihukum dengan hukuman yang seberat beratnya.

Pengadaan 4000 pcs masker untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) di Desa Sei. Siur, Kec. Pangkalansusu, disinyalir beraroma kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pasalnya, anggaran Rp20 juta yang dikelola PKK tak sesuai dengan nilai harga pembelian.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua TP PKK Desa Sei. Siur, Siti Rubiah, saat dimintai Waspada konfirmasinya beberapa waktu lalu mengakui, anggaran DD sebesar Rp20 juta untuk pengadaan 4.000 pcs masker dan per masker dibeli seharga Rp5.000.

Siti Rubiah mengatakan, uang Rp20 juta tersebut diserahkan kepada bendahara TP PKK. Namun, pernyataan tersebut dibantah keras bendahara PKK Desa Sei. Siur, Rifda Wati. Sang bendahara menegaskan, ia tak pernah terima uang Rp20 juta.

Rifda Wati mengakui bahwa ia ada menerima order untuk membuat masker dari Ketua TP PKK sebanyak 500 masker dengan harga per masker Rp3.500. Sementara itu, khusus upah jahit 78 masker yang bahan kainnya dari Ketua PKK, ia dibayar Rp1.000/masker.

Terkait penyidikan dugaan penyimpangan atau penyelewengan DD dan ADD di Desa Sei. Siur, pihak Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di P. Brandan, Rabu (19/5), kembali memeriksa empat orang saksi, termasuk Camat P. Susu.

Cabjari P. Brandan Ibrahim Ali, SH, MH, dihubungi Waspada, kemarin mengatakan, masalah pengadaan masker masuk dalam objek pemeriksaan. “Masuk dlm objek pemeriksaan kami jg itu,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp. (a10)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2