P.SIDIMPUAN (Waspada): Dugaan adanya biaya ribuan pengurusan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) tahun 2023 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan (Tapsel) yang belum disetorkan ke kas negara semakin terang.
Kordinator Seksi Rehabilitasi BNNK Tapsel Peri Pandapotan, di Padangsidimpuan, Kamis (25/7/2024) mengatakan penerbitan SKBN dari BNNK Tapsel berada di bawah naungan seksi Rehabilitasi.
Katanya, ruangan kepengurusan SKBN yang berada klinik berjarak cukup jauh dari ruangannya, sehingga dia tidak mengetahui bila ada SKBN yang diterbitkan diluar target. Sedangkan tahun 2023 BNNK Tapsel hanya menargetkan 500 SKBN dan target itu terpenuhi kemudian dalam tahun itu BNNK Tapsel tidak mengajukan pertambahan.
Katanya, pada tahun itu penyetoran ke kas negara bisa dilakukan secara komulatif dan pihak BNNK Tapsel sudah menyetorkannya ke kas negara dengan jumlah sesuai dengan yang sudah ditargetkan. “Kalau pihak wartawan tidak percaya saya bisa buktikan fisiknya,” ujar Peri.
Menjawab wartawan, dia mengatakan wilayah kerja BNNK Tapsel adalah Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Pemkab Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Padanglawas dan Padanglawas utara. Sedangkan SKBN merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS, P3K ataupun seleksi penerimaan TNI Polri serta pemilihan kepala dan pengurus desa.
Namun Peri Pandapotan tidak berkomentar tentang pengurusan SKBN tahun 2023 termasuk ramai karena pada tahun itu ada seleksi penerimaan CPNS, P3K, TNI Polri. Kemudian pemilihan kepala desa, pengurus desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan itu berlaku untuk seluruh wilayah kerja BNNK tersebut.
Sementara oknum Staf BNNK Tapsel yang diduga memegang biaya ribuan SKBN yang juga diduga belum disetor ke kas negara tersebut dalam dua hari terakhir tidak masuk kantor. “Sejak kemarin saya tidak melihat staf yang dimaksud, meskipun saat saya keluar kantor kata teman di masuk sebentar,” Peri Pandapotan.
Sebelumnya, sejumlah wartawan di Padangsidimpuan memperoleh informasi pengurusan SKBN di BNN Tapsel diduga tidak disetor ke kas negara seluruhnya pada tahun anggaran 2023. Dalam info yang disampaikan itu juga dirincikan tentang orang yang membutuhkan SKBN yakni untuk keperluan pemilihan kepala desa dari lima pemerintahan kabupaten dan satu pemerintah kota.
Dalam informasi itu juga menyebutkan estimasi 14.000 SKBN yang dikeluarkan BNN Tapsel satu surat Rp290.000, hingga saat ini masih di tangan oknum petugas BNN Tapsel inisial dr IGN.
Oknum Petugas BNN Tapsel dr IGN yang dikonfirmasi lewat chat aplikasi WA, sekaitan dengan SKBN yang diinformasikan belum disetor ke kas negara, IGN tidak membantahnya dan tidak memberikan klarifikasi tentang hal tersebut.
Melalui chat WA yang dia sampaikan, dia menyebutkan masih menunggu petunjuk dari pimpinannya. “Maaf bang saya masih nunggu petunjuk dari pimpinan saya bang. Nanti saya kabari bang,” ujar dr IGN melalui chat WA, Selasa (23/7/2024) sore.
Kepala BNN Tapsel Syaiful Fadlhi, S.Stp.M.Si yang dijumpai di kantornya untuk mengkonfirmasikan hal SKBN yang diduga belum disetorkan tersebut, Kamis (24/7/2024), mengatakan dia bertugas di BNN Tapsel baru tiga bulan atau tepatnya memasuki bulan keempat.
Karena itu ujarnya, dia belum mengetahui tentang keberadaan SKBN tahun 2023 tersebut. Dia berjanji akan menindaklanjutinya kepada staf yang bersangkutan.(a31)
