DPRD Sumut Soroti Bansos Di Labura Sesuai Harga Yang Ditentukan

DPRD Sumut Soroti Bansos Di Labura

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Dedi Iskandar dari Fraksi PKS yang juga anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut. Waspada/Ist.
ANGGOTA DPRD Sumut Dedi Iskandar dari Fraksi PKS yang juga anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut. Waspada/Ist.

AEKKANOPAN (Waspada): DPRD Sumut soroti Bansos di Labura berupa sembako sesuai harga yang ditentukan Rp 225 ribu per paket untuk per kepala keluarga.

Pasalnya, ditemukan paket bantuan Sembako di dalamnya berisikan beras tidak layak konsumsi di Desa Karang Anyar, Kec. Aekkuo.

Tragedi itu sontak menjadi sorotan DPRD Sumut khususnya anggota Pansus Covid-19.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Dedi Iskandar pada Waspada, Jumat (29/5) via WhatsApp menanggapi, DPRD Sumut akan soroti Bansos di Kab. Labura.

“DPRD Sumut soroti Bansos di Labura dimana telah ditemukan beras tak layak konsumsi di Kec. Aekkuo.”

Sangat disayangkan hal itu terjadi pada penerima manfaat bantuan sembako dari Provinsi Sumut, katanya.

Sambung Dedi Iskandar, seyogianya hal ini tak perlu terjadi bila GTPP Covid -19 kabupaten mengawal pendistribusian sembako mulai kuantitas dan kualitas barang yang disiapkan oleh distributor.

“Ada 13 kabupaten/kota memilih opsi tersebut dan 20 kabupaten/kota memilih bantuan JPS dalam bentuk Sembako.

Ada ketentuan kabupaten/kota memilih BLT dengan perjanjian mutlak diberikan GTPP provinsi ke GTPP Kabupaten/kota untuk membelanjakan uang tersebut dalam bentuk sembako dengan item barang”, ungkapnya.

Dengan tegas anggota DPRD Sumut yang berasal dari Fraksi PKS wilayah pemilihan 6 meliputi Kab. Labura, Labuhanbatu dan Labusel itu menjelaskan, bantuan sembako dari Propinsi Sumut berupa beras IR -64 /10 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kilogram, mie instan 20 bungkus dan pilihan tambahan lainnya sirup, susu, teh, ikan kaleng.

“Semua bahan sembako harus SNI dan di pantau Expired (masa berlaku). Kemudian di kemas dan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya yang terdata salam DTKS di wilayah kabupaten”, imbuhnya.

Tim GTPP kabupaten segara mengatasi masalah ini, khususnya di Kab. Labura, kita tidak mencari kambing hitam dari sumber masalah.

Bila benar aduan masyarakat bantuan sembako tidak layak konsumsi, hal ini akan disoroti DPRD Propinsi Sumut, tambahnya.

Disamping itu Dedi berpesan, untuk ke depannya berbagai pihak yang terlibat agar lebih extra mengawasi pendistribusian bantuan sembako baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Meminta dari Provinsi Sumut ke depan bantuan dilakukan seperti BST supaya memperkecil masalah yang timbul di tengah masyarakat penerima manfaat.

“Beberapa daerah juga banyak mengalami masalah tentang bantuan sembako, mulai mutu dan timbangan tidak sesuai.

Apalagi pihak distributor mencari kesempatan dan keuntungan dalam bantuan ke masyarakat yang membutuhkan”, cetusnya.

Banyak Masalah

Disamping itu Ketua HIMMAH Kota Medan Ilham Fauzi Munthe menanggapi, kita apresiasi pada DPRD Sumut soroti Bansos di Labura, karena terdapat masalah beras yang tidak layak konsumsi, terlebih pihak ketiga (vendor) di unjuk oleh Bupati Labura.

“Bansos di Kab. Labura banyak menimbulkan masalah, belakangan ini penyaluran BST diserahkan di rumah pribadi Bupati Labura yang terpampang spanduk Paslon Balon bupati dalam hal ini anak kandung Bupati Labura H. Kharuddin Syah. Kini muncul lagi beras tidak layak konsumsi, wajar saja lembaga legislatif sebagai perpanjang tangan rakyat soroti Bansos di Kab. Labura”, katanya.

Ilham menambahkan, ini menjadi pertanyaan besar, apakah ini di sengaja oleh bupati atau tidak, sebab vendornya orang yang dihunjuknya sendiri.

Saya menduga, besar kemungkinan ada permainan jahat dalam penyaluran bantuan sembako untuk mengambil keuntungan pribadi. (C04/B).

  • Bagikan