Waspada
Waspada » DPRD Sumut Kunker Ke Samosir
Sumut

DPRD Sumut Kunker Ke Samosir

Komisi D DPRD Sumut, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Samosir. Waspada/Tumpal P Sijabat
Komisi D DPRD Sumut, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Samosir. Waspada/Tumpal P Sijabat

SAMOSIR (Waspada) : Komisi D DPRD Sumut yang membidangi Pembangunan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Samosir, Kamis (8/10). Rombongan Komisi D diterima oleh Plh. Sekda Samosir Mangihut Sinaga, di Aula Kantor Bupati Samosir.

Komisi D DPRD Sumut yang hadir diantaranya Ketua Komisi Anwar Sani Tarigan, Edi Susanto Ritonga, Ari Wibowo, Azmi Yuli, M. Aulia Rizki, H. Jumadi, DedI Iskandar, Tangkas Manimpan Tobing, Yahdi K. Harahap, Tukari Talunohi, Darwin S.Ag, dan Wagirin Asman.

Plh. Sekda Mangihut Sinaga, mengucapkan selamat datang di Kabupaten Samosir. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Samosir masih tetap berada di Zona Hijau penyebaran Covid-19.

“Terkait dengan Galian C, bahwa wewenang perizinan adalah wewenang dari Provinsi Sumatera Utara, namun demikian Pemkab Samosir tetap melakukan upaya penertiban terhadap usaha Galian C yang ilegal,” kata Mangihut.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa saat ini Samosir sedang berupaya meningkatkan pelayanan khususnya di bidang pariwisata menuju kawasan strategis pariwisata nasional sejalan dengan program pemerintah pusat.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Samosir lanjutnya juga berupaya secara terus menerus dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Ketua D Anwar Sani Tarigan menyampaikan bahwa kunjungan kerja (Kunker) Komisi D DPRD Sumut ini akan berlangsung selama 4 (empat) hari, 7-10 Oktober 2020 nanti.

Kunjungan kerja ini dilakukan terkait sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, inventarisasi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3, sistem pengawasan limbah B3 melalui kebijakan Pemkab, kebijakan terhadap keramba jaring apung di Danau Toba, penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi lingkungan hidup, sebaran potensi sumber daya energi.

Kemudian inventarisasi usaha Galian C khususnya di lokasi geopark, sistem pengawasan Pemkab terhadap usaha Galian C, usulan Pemkab untuk program peningkatan infrastruktur yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara, sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan.(cts)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2