Waspada
Waspada » DPRD Sumut Desak Tutup Galian C Ilegal Di Langkat
Sumut

DPRD Sumut Desak Tutup Galian C Ilegal Di Langkat

ANGGOTA Komisi A DPRD Sumut, M Subandi. DPRD Sumut desak tutup galian C ilegal di Langkat. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA Komisi A DPRD Sumut, M Subandi. DPRD Sumut desak tutup galian C ilegal di Langkat. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut desak Kapoldasu segera menindak tegas operasional galian C yang diduga ilegal di sejumlah kawasan di Kabupaten Langkat.

“Kita minta Kapoldasu dan instansi terkait segera menutup galian C ilegal yang telah merugikan negara itu,” kata anggota DPRD Sumut, M Subandi (foto) kepada Waspada, di Medan, Jumat (26/3).

Politisi Gerindra ini merespon kunjungan Komisi A ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMP2TSP) di Stabat, Langkat, hari Kamis (25/3) lalu.

Hadir di sana Ketua Komisi A Hendro Susanto (F-PKS), Wakil Ricky Anthony (Nasdem), Jonius Taripar Hutabarat (F-Nusantara), dan Rudy Hermanto (F-PDI-P) dan Timbul Sinaga (F-Nasdem).

Dari hasil laporan yang diterima DMP2TSP Langkat, diperoleh informasi yang menyebutkan, terdapat sekitar puluhan izin terkait pengelolaan galian C di sana.

“Saya lupa angkanya, tetapi lebih banyak yang izinnya diragukan alias ilegal ketimbang yang legal,” kata Subandi.

Dari informasi yang dihimpun bersama rombongan, praktik penggalian C berupa tanah urug sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan berarti.

“Ada laporan masyarakat yang mengeluhkan jalan yang rusak, di Kota Binjai, Kabupaten Langkat, bahka jalan karena banyaknya usaha galian C yang mengangkat bahan dengan menggunakan truk kapasitas besar, yang tidak sesuai kapasitas dan kekuatan jalan,” tegasnya.

Adapun jalan provinsi yang hancur antara lain jalan dari Kecamatan Selesai menuju kawasan wisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok,” katanya.

Kemudian jalan dari persimpangan Kecamatan Padang Tualang-Kecamatan Tanjungpura menuju kawasan wisata Tangkahan Kecamatan Batang Serangan dan Simpang Pangkalan Susu, Kecamatan Brandan Barat menuju kota Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Susu.

“Kita terima laporan jalan-jalan yang dilalui penuh debu, dan ada jalan perkebunan PTPN II yang hancur akibat dilalui truk melebihi tonase,” sebut Subandi.

Dengan kondisi yang memprihatinkan itu, Subandi meminta Poldasu bertindak tegas. “Ini jelas merugikan, termasuk dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik untuk Kabupaten Langkat maupun Provsu yang jumlahnya sebanding dengan praktik ilegal yang terus berlangsung setiap hari.

Subandi menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melihat langsung praktik galian C di Langkat dan menyampaikan laporannya ke pihak terkait.

Terus Berlangsung

Sebelumnya, Ketua LSM Transparansi Anggaran dan Kebijakan Publik (Trans KP) Sumut, Ryan Rangkuti kepada Waspada mengatakan, selain tanah urug, penggalian pasir, terutama jenis quary (penggalian di kawasan tambang terbuka) diduga berlangsung di Lingkungan I, Kelurahan Bingai, dan Dusun 1 Bukit Belah, Desa Gohor Lama di Kecamaan Wampu, Langkat.

Hal itu terlihat masih mangkalnya seratusan truk pengangkut tanah hasil pengerukan dan dari keterangan para pekerja, diketahui aktivitas galian C telah beroperasi sejak dua bulan lalu.

Informasi yang dihimpun, aktifitas galian C di dua lokasi itu diduga tidak memiliki izin resmi, berupa Wilayah

Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (WIUP-IUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) I. Kemudian, memakai izin tambang di kordinat berbeda (di luar kordinat) dan izin WIUP atau eksplorasinya diduga mati.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Zubaidy kepada Waspada saat mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dengan Komisi D DPRD Sumut Kamis (26/3) menegaskan akan berkordinasi dengan pihak terkait menyikapi temuan anggota dewan yang sudah melihat langsung galian C ilegal di Langkat.

“Kita pun sudah laporkan ke Bupati Langkah TR Perangin-angin agar ditindaklanjuti,” kata Zubaidy. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2