Waspada
Waspada » DPRD Samosir Konsultasikan Juknis Dana BOS Ke Disdik Provsu
Pendidikan Sumut

DPRD Samosir Konsultasikan Juknis Dana BOS Ke Disdik Provsu

DPRD Samosir bersama Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Syarifuddin, usai melakukan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi tentang penggunaan dana BOS. DPRD Samosir Konsultasikan Juknis Dana BOS Ke Disdik Provsu. Waspada/Ist
DPRD Samosir bersama Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Syarifuddin, usai melakukan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi tentang penggunaan dana BOS. DPRD Samosir Konsultasikan Juknis Dana BOS Ke Disdik Provsu. Waspada/Ist

SAMOSIR (Waspada) : Komisi I DPRD Samosir melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi Juknis dana BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (19/3) lalu di Medan. Hal itu disampaikan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Komisi I DPRD Samosir, Selasa (23/3) di Samosir.

Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon mengatakan, tujuan koordinasi adalah untuk dapat menerjemahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

“Pada kunjungan kerja Komisi I DPRD Samosir, diterima langsung Kadisdik Provsu, Syaifuddin,” ujar Nasip.

Ditambahkan Ketua DPRD Samosir, Saut Tamba, konsultasi itu untuk meminta arahan Disdik Provsu kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah berkaitan dengan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Sementara Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi menyebutkan bahwa pihaknya berkonsultasi terkait Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 19 Tahun 2020, serta membahas pemberian bantuan kepada guru honorer di Kabupaten Samosir, sebagai dampak dari penyebaran virus Corona (Covid-19).

Saurtua Silalahi menyampaikan, agar dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan Permendikbud dimaksud dan dapat dilaksanakan, sehingga kendala pelayanan pendidikan dengan sistem Daring bisa diminimalisir.

“Sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga pemberian insentif kepada tenaga honorer, supaya dapat dilaksanakan,” ungkapnya.

Kadisdik Provsu Syarifuddin, menyampaikan bahwa dalam Permendikbud baru itu, diatur ketentuan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19.

Dalam Pasal 9A Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, disebutkan bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa.

“Intinya adalah selama masa krisis ini kita ingin memberikan kenyamanan bagi kepala sekolah dan untuk yang membutuhkan. Mereka bisa menggunakan dana BOS sefleksibel mungkin untuk kesejahteraan dan kenyamanan pembelajaran Daring,” jelas Syaifuddin. (cts)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2