Waspada
Waspada » DPRD Perjuangkan Jalan di Labusel Berstatus Provinsi
Sumut

DPRD Perjuangkan Jalan di Labusel Berstatus Provinsi

ROMBONGAN anggota DPRD Sumut Dapil VI berfoto bersama Bupati Labsel Wildan Aswan Tanjung, di Labusel, Rabu (7/7). DPRD Sumut akan perjuangkan jalan di Labusel berstatus provinsi. Waspada/Ist
ROMBONGAN anggota DPRD Sumut Dapil VI berfoto bersama Bupati Labsel Wildan Aswan Tanjung, di Labusel, Rabu (7/7). DPRD Sumut akan perjuangkan jalan di Labusel berstatus provinsi. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut akan perjuangkan jalan di Labuhan Batu Selatan atau Labusel agar berstatus provinsi.

“DPRD akan perjuangkan semaksimal mungkin usulan jalan di Labusel berstatus provinsi dan dananya akan direalisasikan di APBD Sumut,” kata anggota DPRD Sumut, Muhammad Gandhi Faisal Siregar.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pihakya prihatin saat ini jalan provinsi yang ada di Labusel nol kilometer alias samasekali tidak ada.

Dia mengatakan hal itu usai melakukan kunjungan kerja daerah (kunker) pemilihan Sumut VI ke Labusel, yang diterima Bupati Wildan Aswan Tanjung di ruang pendopo dan kantor bupati, Rabu (8/7). Dapil VI meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Labura

Terkait masih adanya jalan di kabupaten yang belum berstatus provinsi, anggota DPRD Sumut, Muhammad Gandhi merasa heran.

“Lucu jugalah, masya Labusel yang wilayahnya masuk di Provinsi Sumatera Utara, tapi satu pun jalan provinsinya tak ada di Labusel,” kata Gandhi, Kamis (9/7).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengusulkan delapan ruas jalan milik kabupaten sepanjang 156.178 Km dirubah menjadi jalan status provinsi.
Kondisi itu dimaksudkan agar kualitas jalan-jalan tersebut lebih baik dan mendukung pembangunan di Labusel.

Berharap

Muhammad Gandhi mengatakan Pemkab Labusel sangat berharap kepada provinsi agar 8 usulan peningkatan status jalan tersebut, disebabkan ketidakmampuan anggaran keuangan mereka.

Adapun delapan usulan tersebut, pertama Sp Ranto Jior – Hajoran – Hutagodang sepanjang 13.202 Km, Sampean-Sp.Maropat-Batas Paluta sepanjang 14.404.

Kedua Hutagodang-Tapus-Sampean sepanjang 5.398 dan ketiga Hutagodang – Tanjung Maruak – Batas Labuhanbatu sepanjang 4.217.

Kemudian keempat Labuhanbatu (Ko.Dalam) – Aek Goti – Silangkitang – Salingsing sepanjang 16.268.
Kelima Silangkitang – Tanjung Beringin – Pernantian – Aek Tinga – Simandiangin – Simpang Toiba sepanjang 17.121.

Ketujuh jalan negara (Sp Tolan) – Tanjung Medan – Tanjung Mulia – Sidomulyo – Podorukun – Batas Provinsi Riau sepanjang 35.575.

Dan kedelapan So.Tugu Cikampak – Aek Tadi – Torganda – HTI Sei Kebara – Cindur sepanjang 49.993 Km.

Lebih lanjut Muhammad Gandhi menyatakan, Pemprovsu selayaknya menerima usulan Pemkab Labusel tersebut agar tidak terjadi ketimpangan di daerah tersebut.

“Kita harapkan jangan terjadi perbedaan atau ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Riau begitu mewah.

Apalagi Labusel sebagai pintu gerbang Sumut yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, kita harapkan Pemprovsu agar intens melakukan pembangunan di daerah tersebut,” pungkas Gandi. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2