Waspada
Waspada » DPRD Palas Kesal Pandangan Fraksi Selalu Diabaikan Eksekutif
Sumut

DPRD Palas Kesal Pandangan Fraksi Selalu Diabaikan Eksekutif

Sekda Palas Arpan Nasution menyerahkan ke Ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar, berkas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Rabu (9/6) di Gedung DPRD Palas Jl. Karya Pembangunan Sibuhuan. Rabu (9/6). DPRD Palas Kesal Pandangan Fraksi Selalu Diabaikan Eksekutif. Waspada/Muhammad Satio
Sekda Palas Arpan Nasution menyerahkan ke Ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar, berkas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Rabu (9/6) di Gedung DPRD Palas Jl. Karya Pembangunan Sibuhuan. Rabu (9/6). DPRD Palas Kesal Pandangan Fraksi Selalu Diabaikan Eksekutif. Waspada/Muhammad Satio

PALAS (Waspada): Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Padanglawas (Palas) Ike Taken Hasibuan, menyampaikan kekesalannya terhadap Pemkab Palas yang diduga sejak 2020 selalu mengabaikan aspirasi 30 Anggota DPRD Palas.

“Apakah masih perlu dibacakan pandangan fraksi apabila selalu diabaikan tanpa realisasi dan evaluasi, kami bukan anak sekolah lagi,” kata Ike Taken Hasibuan, pada paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Rabu (9/6) di Gedung DPRD Palas Jl. Karya Pembangunan Sibuhuan.

Meski demikian, Ike Taken Hasibuan tetap menyampaikan pandangan dan masukannya terkait penanganan Covid-19 yang kurang maksimal, utamanya bagi kelangsungan pendidikan yang dinilai perlu perhatian serius Dinas Pendidikan.

Kemudian, ia juga berharap perhatian Pemkab terhadap upaya penanganan Covid-19 varian ketiga, sesuai informasi yang ia peroleh lebih berbahaya dan penyebarannya lebih cepat serta mematikan.

“Eksekutif melalui instansi terkait harus lebih memperhatikan permasalahan ini. Begitu juga terkait kejelasan realisasi anggaran penangan Covid-19 yang telah dilaksanakan,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi PPP, Khalid Daulay, dalam pandangannya menyoroti tentang pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan yang dinilai mementingkan proyek alat kesehatan daripada pelayanan terhadap masyarakat.

Katanya, ada beberapa alat di RSUD Sibuhuan yang hingga saat ini diduga tidak difungsikan, seperti mesin CSSD atau mesin steril dan mesin Hemodialisa (HD) radiologi.

Kemudian, terkait penanganan pembuangan limbah oleh perusahaan ke Sungai Torop di Kecamatan Aek Nabara Barumun yang hingga saat ini tidak ditindak lanjuti oleh Pemkab. Padahal sungai tersebut digunakan kaum Lansia yang berada di pemondokan sekitar lokasi itu.

“Permasalahan ini mulai setahun lalu, kita berharap instansi terkait segera melakukan tindakan. Kasihan para orang tua akibat tercemarnya sungai tersebut,” ucap Khalid Daulay.

Pantauan Waspada.id, parpurna tersebut dihadiri Sekda Arpan Nasution, Wakapolres Kompol JW.Sijabat, Pabung Kodim 0212/TS Kapten Arh Soleh Hasibuan, Kajari Teuku Herizal SH MH, Staf Ahli Drs. Irwan Halomoan Hasibuan, Staf Ahli Ir. H. Abdullah Nasution, Asisten I H. Panguhum Nasution MAP, Para Pimpinan OPD, Camat, dan undangan lainnya. (cms)

Baca juga:

Sinergi KPw BI Pematangsiantar Dan Pemkab Batubara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2