DPRD Labura Ancam Laporkan Pemkab Ke Polisi

  • Bagikan
DPRD Labura Ancam Laporkan Pemkab
KETUA DPRD Kab. Labura Ali Tambunan (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Yusrial Suprianto (baju hijau) dan beberapa anggota dewan lainnya saat konferensi pers usai RDP.( Waspada/Rifiq Syahri.)

AEKKANOPAN (Waspada): DPRD Labura ancam laporkan Pemkab ke polisi bila didapati potongan BST di masyarakat.

DPRD Laburan ancam laporkan Pemkab ke polisi itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Labura Yusrial Suprianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bansos dari pemerintah di gedung paripurna, Selasa (2/6).

“Plt. Kadis Sosial, ada saya dengar kutipan oleh oknum kadus dan kades soal bantuan tersebut, saya dengar potongan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per KK. Kalau nanti ada buktinya, kami dari lembaga legislatif akan melaporkan kalian ke polisi supaya diproses sesuai hukum,” kata Yusrial.

“Saya ingatkan sekali lagi, kalau ada kutipan itu, cepat kembalikan sebelum kami dapatkan buktinya yang akurat. Kalian jangan macam-macam dengan bantuan pemerintah dari pusat, propinsi dan desa.” tutupnya.

Konferensi Pers

Usai RDP, Ketua DPRD Kab. Labura Ali Tambunan saat konferensi pers menyebutkan, penerima manfaat kita jumpai di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga terjadi tumpang tindih. Untuk melakukan verifikasi ulang dilakukan RDP agar pemberian bantuan tahap dua tidak terulang kembali.

“Tadi sudah disepakati, pihak Pemkab berjanji akan menyelesaikan data yang baru selama 15 hari. Itu janji camat dengan data yang sebenarnya, sehingga semua masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh haknya sesuai UU Dasar 1945 dimana orang miskin ditanggungjawab negara,” katanya.

Ali menjelaskan, intinya Kab. Labura telah memenuhi persyaratan potongan dana refocusing sebesar 35 persen dari belanja modal dan barang dan jasa. Kita minta DTKS dari 2014, namun hingga sekarang tidak selesai berdasarkan acuan, justru itu data DTKS dan non DTKS akan kita laga, kita ragu adanya timpang tindih.

Penyerahan BST

Ali mengungkapkan, masalah pemberian BST di rumah pribadi bupati, keterangan Plt. Kadis Sosial bahwa dana BST akan dibagi melalui kantor pos, bank BNI, BRI. Ini akan ditindaklanjuti, kita akan panggil kepala kantor pos dengan dasar apa membagikan di rumah pribadi bupati.

“Ketentuan dari pusat pembagian BST dari Kantor pos dan bank yang telah ditentukan, (mereka-red) harus taat azas, asal melanggar taat azas namanya tak beretika. Saya tidak ada kebencian pada bupati, kita ingatkan untuk melempangkan jangan sampai bertindak salah,” imbuhnya.

Masalah sembako tambah Ali, sesuai dengan ketentuan harga harus Rp225 ribu per paket. Kalau dihitung dari harga grosir nilai barangnya kurang, kalau dihitung harga kios uangnya tidak mencukupi, maka kita putuskan untuk periode ke depan bantuan pada masyarakat berbentuk uang tunai.

“DPRD bukan mencari kesalahan, bukan menghukum orang, tapi melempangkan yang salah, jangan membiasakan yang benar dan jangan membenarkan kebiasaan. Solusinya berikan data yang benar, jangan sampai terjadi kongkalikong atau akal-akalan”, terangnya.

Disamping itu Ketua DPRD Labura menginginkan, untuk ke depannya tidak ada lagi vendor atau pihak ketiga, ke depannya kita harapkan bantuan uang tunai.

“Kemendes RI sudah mengatur semua warga berhak mendapatkan bantuan, cuma kurang pengawasan. Tujuan RDP ini untuk memperjuangkan aspiratif dari konstituen dan pengawasan tugas pokok kami,” imbuhnya. (c04)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *