TOBA (Waspada) : DPC Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Toba menggelar dialog publik dengan topik “Mengurai Tingginya Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Upaya Pencegahan di Kabupaten Toba”. Dialog publik ini diselenggarakan di Gedung Sentra Pemuda, Soposurung Balige, Kab. Toba, Senin (4/9).
Tingginya jumlah kekerasan seksual terhadap anak mencatatkan Kabupaten Toba masuk dalam kategori zona merah. Hal ini menarik perhatian PIKI Toba dan berupaya berkontribusi lewat dilaksanakannya dialog publik tersebut.
Ketua Panitia, Mekar Sinurat sekaligus sebagai Sekretaris PIKI dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dialog publik tersebut juga bekerjasama dengan dua organisasi keagamaan lainnya yakni, DPC GAMKI Toba dan DPC GMKI Toba.
“Untuk mengurai kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Toba, kita berharap peran peserta dialog publik yang terdiri dari lembaga keagamaan, lembaga gereja, pemerintah termasuk dinas terkait; seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PMD, para Camat, Lurah Kepala Desa, dan lembaga pendamping Boru Toba Marsada, juga Komnas PA, secara keseluruhan duduk bersama untuk merumuskan poin-poin apa saja nantinya yang akan menjadi rekomendasi kepada Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Mekar Sinurat.
Sarma Hutajulu mewakili DPD PIKI Sumut sekaligus Penasehat Organisasi pendamping Boru Toba Marsada memapatkan kondisi terkini di Kabupaten Toba, dimana telah masuk dalam keadaan darurat seksual. Sarma mengingat akan banyak predator seksual di Toba yang berpotensi merusak masa depan anak-anak, maka pemerintah harus serius melakukan tindakan pencegahan dan penanganan dengan mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum.
Sarma juga memaparkan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ada 9 kasus kekerasa seksual terhadap anak yang didampingi Botoma dengan usia korban mulai dari 3 tahun hingga 16 tahun.
“Dari beberapa kasus yang sebutkan tadi, salah satu dampak psikologis yang paling membuat korban tertelan adalah karena pelaku kebanyakan merupakan orang rerdekat korban yang seharusnya menjadi orang yang bertanggungjawab memberikan perlindungan bagi korban,” tutur Sarma.
Kepada seluruh peserta dialog, Sarma juga mengingatkan kalau ada kekerasan seksual terhadap anak di desa agar tidak didamaikan dengan alasan apapun.
“Kalau ada kekerasan seksual di desa, tolong jangan didamaikan dengan alasan apapun, karena itu akan menjadi kejahatan yang terulang. Dan tolong difikirkan juga dampak psikologis yang dialami anak karena akan talrauma seumur hidupnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa berguna untuk menyelamatkan masa depan anak-anak di Toba,” harap Sarma.
Salah satu Nara Sumber mewakili akademisi sekaligus psikolog adalah Ervina Marimbun R.Siahaan, M.Psi dari Universitas Nommensen Medan mengatakan, selain tindakan pencegahan, salah satu upaya pendampingan yang penting dilakukan adalah pendampingan korban pasca pelecehan dan kekerasan seksual.
“Korban pelecehan dampaknya antara lain; depresi, stress pasca trauma, serangan panik. Korban bisa berujung pada menyakiti diri sendiri, ketularan penyakit kelamin, potensi menggunakan narkoba, menutup diri dan mengalami gangguan tidur dan gangguan makan, menyebabkan kehamilan dan bisa berujung bunuh diri. Ketika korban tidak bisa lagi mengendalikan diri. Maka penanganan pasca pelecehan sangatlah penting diberikan bagi korban,” tutur Ervina.
Ketua PIKi sekaligus Wakil Bupati Toba, Tonny M.Simanjuntak mengapresiasi panitia atas terlaksananya dialog publik tersebut.
“Dialog ini bertujuan untuk melahirkan beberapa referensi untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Toba. Saya selaku Ketua PIKI tadinya berharap seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa yang diundang dalam kegiatan ini bis hadir seluruhnya. Jujur saya merasa kecewa atas ketidak hadiran Kadis Pendidikan, beberapa Camat dan Kades yang daerahnya justru banyak terjadi pelecehan seksual, padahal kehadiran mereka itu sangat penting di pertemuan ini,” kata Tonny.
Meski demikian, Tonny berharap poin-poin penting dari dialog tersebut dapat diserahkan kepada Pemkab Toba dalam waktu dekat sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi pemerintah terutama dinas terkait dalam menyusun program yang nantinya berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Toba ini.
Selain Ervina, juga turut hadir sebagai pemateri mewakili Tokoh Budaya, M.Tansiswo Siagian dan mewakili Tokoh Agama, Pdt.Halomoan Marpaung. Seluruh acara dipandu dengan apik oleh moderator, Guntur Hutajulu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PIKI Kabupaten Toba. (rg)
