Waspada
Waspada » DPC PDI Perjuangan Gugat Rismawati Simarmata Rp200 Miliar
Sumut

DPC PDI Perjuangan Gugat Rismawati Simarmata Rp200 Miliar

Kuasa Hukum PDIP atas perkara nomor register 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, terkait gugatan Rismawati Simarmata yang dipecat DPP PDIP. DPC PDI Perjuangan Gugat Rismawati Simarmata Rp200 Miliar. Waspada/Ist
Kuasa Hukum PDIP atas perkara nomor register 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, terkait gugatan Rismawati Simarmata yang dipecat DPP PDIP. DPC PDI Perjuangan Gugat Rismawati Simarmata Rp200 Miliar. Waspada/Ist

SAMOSIR (Waspada) : Menanggapi gugatan tertanggal 9 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Rismawati Simarmata terhadap PDI Perjuangan (DPP, DPD Sumut dan DPC Kabupaten Samosir), dengan register Perkara Nomor: 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, Rabu (12/5) giliran para Tergugat mengajukan Jawaban. Adapun Jawaban DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir selaku Tergugat IV terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu Eksepsi (tangkisan), Pokok Perkara dan Gugatan Balik (Rekonpensi).

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum DPC PDIP Kabupaten Samosir, BMS Situmorang, Rabu (12/5) melalui pesan WhatsApp.

Situmorang menjelaskan, pada bagian Eksepsi memuat tangkisan atau bantahan yang menguraikan kecacatan formil gugatan, dimana menurut AD/ART PDI Perjuangan dan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh jalur Mahkamah Partai sebelum mengujakan gugatan ke Pengadilan Negeri.

“Karena Penggugat tidak terlebih dahulu menempuh proses penyelesaian melalui Mahkamah Partai maka gugatan Penggugat menjadi prematur sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili gugatan,” tulis BMS.

Pada bagian Pokok Perkara, menguraikan bahwa proses maupun keputusan pemberhentian atau pemecatan terhadap Pengugat dari keanggotaan PDI Perjuangan sudah beralasan, tepat, dan sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan, UU Partai Politik, UU Pemilu, UU MPR, DPD, DPR, DPRD dan UU Pemerintahan Daerah. Melalui bukti-bukti yang ada, dari akhir tahun 2019 nyatanya Penggugat menolak Rapidin Simbolon bersama Juang Sinaga (Rapberjuang) untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir pada Pilkada 2020.

Karena menolak maka kemudian Penggugat secara sengaja mengabaikan Surat Tugas DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor 98/ST/DPD.29-A/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang menugaskan Penggugat,dkk untuk bertanggung jawab melakukan pendampingan selama kegiatan kampanye serta melakukan gerakan pemenangan untuk memenangkan pasangan calon Rapberjuang;

Atas penugasan tersebut kemudian dilakukan evaluasi, dan karena Penggugat terbukti tidak menjalankan penugasan, bahkan secara terselubung justru mendukung Pasangan Calon yang diusung oleh Partai lain, maka dikenakan sanksi pemecatan dari keanggotaan Partai melalui Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 84/KPTS/DPP/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Tentang Pemecatan Rismawati Simarmata Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga, gugatan Penggugat yang keberatan atas pemecatannya adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali, sehingga harus ditolak oleh Majalis Hakim PN Jakarta Pusat.

Pada bagian Gugatan Balik (Rekonpensi) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) dengan menuntut Rismawati Simarmata (Tergugat) membayar kerugian immaterial sebesar Rp200 milyar kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir (Penggugat) atas perbuatannya mencemarkan nama baik dan kehormatan PDI Perjuangan melalui media sejak tanggal 10 Maret 2021 lalu berkaitan dengan pemecatan dan pendaftaran gugatannya. Guggatan atas kerugian immaterial ini terinspirasi dari gugatan Rismawati Simarmata sendiri yang menuntut PDI Perjuangan untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp50 miliar atas penerbitan SK pemecatannya dari keanggotaan PDI Perjuangan.

Apabila gugatan balik berupa tuntutan kerugian immaterial tersebut dikabulkan Majelis Hakim, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir akan membagi-bagi uang tersebut untuk DPP PDI Perjuangan sebesar Rp. 100 miliar, untuk DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 50 miliar untuk DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir sebesar Rp. 25 miliar, dan sebesar Rp. 25 miliar untuk ke 26 media yang telah memuat keluhan Tergugat sepanjang bulan Maret 2021, dan media-media lain serta pihak-pihak lainnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial.

Lebih lanjut, atas Jawaban para Tergugat (PDI Perjuangan), Penggugat (Rismawati Simarmata) mempunyai kesempatan untuk menanggapinya melalui Agenda Pengajuan Duplik Penggugat pada tanggal 19 Mei 2012, tulis Kuasa Hukum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir. (cts/Rel)

Baca juga

BMS: PDI Perjuangan Siap Hadapi Gugatan Rismawati Simarmata di PN Jakpus

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2