Waspada
Waspada » DKPP Tolak Pengaduan Thomson Terhadap KPU Sibolga 
Sumut

DKPP Tolak Pengaduan Thomson Terhadap KPU Sibolga 

SIBOLGA (Waspada) : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan 8 perkara dugaan pelanggaran kode etik pemilu. Rabu (9/9) bertempat di ruang sidang DKPP RI.

Dari 8 perkara tersebut satu diantaranya perkara nomor 74-PKE-DKPP/VII/2020 dengan Pengadu Thomson Rivayanwar Pasaribu dan para teradu yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga.

Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP RI Prof. Muhammad sebagai Ketua Majelis, bersama Dr Alfitra Salamm, Prof Teguh Prasetyo, Dr Ida Budhiati dan Didik Supriyanto S.IP, MIP sebagai Anggota Majelis. Dan disiarkan langsung melalui facebook dan youtube DKPP.

Untuk perkara nomor 74-PKE-DKPP/VII/2020. DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu Thomson Pasaribu untuk seluruhnya. Kemudian merehabilitasi terhadap nama baik teradu III Khalid Walid sebagai Ketua KPU Kota Sibolga, teradu II Asmar Harahap dan teradu I Afwan Nasution masing-masing sebagai anggota KPU Kota Sibolga terhitung sejak putusan tersebut dibacakan.

Selanjutnya DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Menanggapi hal itu, ketua KPU Sibolga, Khalid Walid melalui Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM, Afwan Nasution, ST mengaku bersyukur atas putusan DKPP tersebut.

Menurut Afwan, putusan DKPP ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Sibolga dalam hal perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah sesuai dengan Perundang-undangan dan peraturan KPU serta pedoman teknis perekrutan badan ad hoc.

“Alhamdulillah, KPU Sibolga tentunya bersyukur dengan putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik kami. Dari awal sudah kami sampaikan, kami tidak ingin sembarangan bekerja diluar ketentuan dan peraturan yang mengikat,” kata Afwan menjawab Waspada, Minggu (13/9).

Ditanya, apakah KPU Sibolga akan meneruskan persoalan tersebut dengan menempuh jalur hukum atas pencemaran nama baik?

“Nggak ada, putusan ini sudah membuktikan dan biarlah masyarakat yang menilai,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (22/8) lalu, bertempat di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), DKPP RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) melibatkan Bawaslu dan KPU Sibolga sebagai teradu.

Pengadu adalah Thomson Rivayanwar Pasaribu, dia mendalihkan bahwa para teradu diduga tidak profesional, tidak adil, serta melakukan nepotisme dalam seleksi pemilihan PPS di Kota Sibolga. (c03).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2